REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan niat Husein Ali Rafsanjani untuk mengundurkan diri sebagai guru aparatur sipil negara (ASN). Guru yang viral akibat persoalan pelaporan dugaan pungutan liar (pungli) itu semestinya dapat menjadi contoh bagi guru-guru lain agar berani bersuara seperti yang dia lakukan.
“Kami berharap guru yang di Pangandaran ini jangan mengundurkan diri. Karena kami lihat itu cukup emonsional. Dia harusnya jadi contoh bagi guru-guru ASN lainnya supaya berani kayak guru ini,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, kepada Republika, Jumat (12/5/2023).
Di sisi lain, P2G menyayangkan hal tersebut juga karena tak mudah untuk mendapatkan ASN dengan status pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Satriwan, untuk menjadi PNS, seorang guru membutuhkan perjuangan yang tak sebentar dan membutuhkan keseriusan. Apa yang didapatkan Husein, kata dia, menjadi impian bagi guru-guru honorer, bahkan guru PPPK.
“Ratusan ribu guru honorer, bahkan guru PPPK itu masih bermimpi untuk menjadi PNS, tapi kebijakan di negara ini PNS guru itu terakhir 2020 direkrutnya. Tahun 2021 sampai sekarang dan berikutnya itu kan rekrutmennya bukan PNS, tapi PPPK,” kata Satriwan.
Dia juga tak ingin langkah Husein mengundurkan diri menjadi potret menyedihkan atas kebutuhan guru PNS di Indonesia. Di mana, menurut Satriwan, Indonesia saat ini masih kekurangan guru ASN, terlebih guru PNS. Meski begitu, Satriwan mengaku memahami bahwa untuk mengadapi persoalan seperti itu dan bersuara bukanlah hal yang mudah.
“Memang tidak mudah untuk speak up menghadapi kasus-kasus seperti ini. Tapi, kami berharap guru-guru, apalagi guru yang memiliki mental progresif untuk berani bersuara,” kata dia.
Satriwan yakin, masyarakat Indonesia pasti akan mendukung guru yang berani bersuara apabila kritik yang disampaikan betul-betul disampaikan secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Bukan menyampaikan kritik karena ingin menyerang personal atau hal lain yang dapat merugikan pihak lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika