REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pendapatan negara naik 11,08 — 12,38 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan. Adapun target ini sejalan dengan perkiraan dalam rentang 13,97 — 15,01 persen dari produk domestik bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 diarahkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan, transformasi ekonomi digital, menjaga iklim investasi, dan keberlanjutan dunia usaha serta lingkungan.

"Belanja negara dalam rentang 13,97 hingga 15,01 persen dari PDB. Maka demikian keseimbangan primer akan terus bergerak menuju seimbang dan positif kisaran antara defisit 0,43 persen, hingga surplus 0,00 persen dari PDB," ujarnya saat Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/5/2023).

Sri Mulyani mengungkapkan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk mendorong pembiayaan yang lebih inovatif, bijaksana dan berkesinambungan. Pertama, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, serta terukur untuk mendukung transformasi ekonomi. 

Kedua, mengendalikan defisit dan utang dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Ketiga, mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan BUMN, sovereign wealth funds, special mission vehicle serta Badan Layanan Umum (BLU).

Keempat, memperkuat ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global dengan menyusun bantalan fiskal yang handal dan kredibel. Kelima, mendukung pembiayaan investasi dengan memperkuat peranan Indonesia forum internasional.

Terakhir, mendorong akselerasi pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah, UMKM, serta mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

“Ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan, tantangan dan dinamika ekonomi global dan domestik. Tantangan dan risiko yang harus kita hadapi, dan sasaran pembangunan yang terus kita ikhtiar dicapai,” ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika