REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan tak tahu-menahu soal dugaan kasus korupsi terkait penggeledahan di Kementerian Sosial (Kemensos) oleh penyidik KPK, Selasa (24/6/2023). Saat pemeriksaan tersebut, Risma mengaku tak melibatkan diri karena memang tak terkait dengan kasus korupsi tersebut.
Ketika memberikan penjelasan kepada awak media, Risma menyebut, sempat ada informasi jika kasus korupsi bansos pada 2020-2021 itu melibatkan staf di kantor Kemensos. Mendapat kabar itu, Risma pun memilih langsung memutasi pejabat terkait dari kantor pusat tanpa peran pengelolaan uang.
"Saya mendengar aja (terlibat). Saya juga takut ada dampaknya kan? Memang ada yang saya nonjob-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu," kata Risma saat ditemui di gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa.
Baca: Stafsus: KPK Geledah Kantor Kemensos Saat Mensos Risma Sedang Rapat
Menyoal kebijakan rotasi, menurut Risma, hal itu dilakukan agar pejabat yang diduga terlibat tidak lagi memegang peran strategis hingga pemeriksaan di KPK selesai. Dengan demikian, pejabat Kemensos tersebut bisa fokus dengan kasus yang menjeratnya.
"Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya. Saya gak tahu kalau setelah itu dia insaf atau tidak. Tapi, yang jelas saya butuh aman," ujar Risma.
Ditanya siapa atau kapan pejabat terkait yang dimutasi atau non-job, eks wali kota Surabaya itu enggan menjawabnya. Dalam penjelasannya, penggeledahan oleh KPK di Kemensos diawali dengan kabar kedatangan tim antirasuah itu saat Risma sedang rapat bersama staf.
Risma mengaku sempat menemui tim penyidik KPK di ruang tamu. Dia pun mendapat penjelasan tentang rencana penggeledahan di kantor Kemensos terkait kasus korupsi bansos. Hanya saja, Risma tidak membocorkan percakapan itu kepada media.
Baca: Markus Alim Datangi KPK Terkait Kasus Eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah
Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga antikorupsi tersebut belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud.
Meski demikian, mantan direktur utama (dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, M Kuncoro Wibowo diduga termasuk pihak yang terjerat asus itu. Kuncoro adalah dirut PT Transjakarta pilihan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, yang dalam hitungan dua bulan harus mengundurkan diri.
KPK pun telah meminta pencegahan bepergian keluar negeri ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham terhadap Kuncoro. Adapun hingga kini, Kuncoro masih belum ditahan.
PT BGR merupakan salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH.
Ikuti Whatsapp Channel Republika