REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa, mengakui kabar yang menyebut KPK menggeledah Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (23/5/2023). Namun, Sigit membantah adanya pemeriksaan terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Nggaklah, kan itu terjadi udah 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasikan? Wong sudah kejadiannya," kata Don saat ditemui di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa malam WIB.

KPK menggeledah kantor Kemensos terkait kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. Ditanya siapa saja yang diperiksa penyidik KPK, Don menyebut tak mengetahuinya.

Don juga tak mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi tujuan penggeledahan tim antirasuah itu. Namun, Don menyampaikan, informasi yang didapatnya, proses mencari tambahan barang bukti hanya melibatkan satu direktorat jenderal.

"Saya enggak tahu detailnya karena saya juga enggak ngikutin tim itu datang. Kan kita juga persilakan KPK mau datang ke ruang mana, lihat apa. Silakan-silakan aja," kata Don menjelaskan.

Dia menjelaskan, tidak ada barang yang dibawa dari Kemensos menyoal penggeledahan itu. Pasalnya, tersangka dugaan korupsi bansos hingga kini belum ada pengembangan lebih jauh.

Penyidik KPK datang ke Kemensos secara tiba-tiba saat ada agenda rapat Risma dengan jajarannya berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. "Diberitahukan ada teman-teman KPK mau menginformasikan kegiatannya, lalu ditemani ibu dan melanjutkan meeting," kata Don.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengakui ada penggeledahan di kantor Kemensos. "Benar, ada kegiatan dimaksud," kata Ali.

Sebelumnya, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk PKH. Kasus itu awalnya terungkap ketika lembaga antirasuah tersebut sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19. KPK menemukan adanya fakta lain berupa praktik rasuah penyaluran beras untuk PKH di lingkungan Kemensos.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga antikorupsi ini belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud.

Namun, mantan direktur utama (dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero M Kuncoro Wibowo diduga terjerat dalam kasus itu. Kuncoro adalah dirut PT Transjakarta pilihan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dalam hitungan dua bulan akhirnya mengundurkan diri.

KPK pun telah meminta pencegahan bepergian keluar negeri ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham terhadap Kuncoro. Adapun hingga kini Kuncoro masih belum ditahan.

PT BGR merupakan salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH.

Ikuti Whatsapp Channel Republika