REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut campur atau cawe-cawe. Menurutnya, cawe-cawe Jokowi akan dilakukan sebagai kader PDIP, bukan sebagai kepala negara.

"Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe, karena punya hak politik," ujar Ganjar di Kantor Kantor Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Ia yakin, Jokowi sebagai pemimpin negara tidak akan cawe-cawe dalam konteks mengintervensi Pemilu 2024. Sebab jika hal tersebut terjadi, tentu tidak akan sportif bagi lawan politiknya nanti.

"Kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan, yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira itu tidak akan terjadi," ujar Ganjar.

Jokowi sendiri adalah mentornya dalam hal pemerintahan. Ganjar sendiri sudah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi sejak pemilihan wali kota Solo hingga Pilpres 2019, saat berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.

"Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya, sekaligus sebagai kader partai," ujar Gubernur Jawa Tengah itu.

Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa banyak suara kekhawatiran usai Presiden Jokowi yang mengaku cawe-cawe atau ikut campur. Jika ikut campurnya Jokowi terkait Pemilu 2024 benar, akan ada potensi tak netralnya alat-alat negara jelang hingga berakhirnya kontestasi.

"Bayangkan kalau Presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan menjadi kekhawatiran kita," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Kekhawatiran tersebut bukan hanya terkait Pilpres 2024, tetapi juga bersinggungan langsung dengan demokrasi di Indonesia. Banyak pakar dan intelektual juga menolak sikap Jokowi yang terlalu ikut campur terkait kontestasi nasional mendatang.

"Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kedudukannya sebagai dalam konteks politik ya dia harus netral," ujar Sugeng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika