REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar hukum tata negara Denny Indrayana mengungkit adanya skenario untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Skenario tersebut diketahuinya dari perbincangan dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
Denny menduga gerakan penundaan Pemilu 2024 tak dilakukan secara main-main. Gerakan ini bahkan menurutnya hanya tinggal dipantik saja sumbunya.
"Ada gerakan serius untuk menunda pemilu. Salah satunya ada politisi senior yang datang ke Prof Mahfud mengatakan sudah siap dan tinggal eksekusi soal penundaan pemilu," kata Denny dalam keterangannya pada Selasa (6/6/2023).
Denny melanjutkan, skenario ini bakal dimulai ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan luar negeri. Pada saat itu, Denny menyebut akan muncul sidang istimewa guna menunda Pemilu 2024.
"Rencananya saat Presiden Jokowi di luar negeri, maka diadakan sidang istimewa MPR yang menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi," ujar mantan Wamenkumham tersebut.
Hanya saja, Denny mengungkapkan rencana tersebut dimentahkan oleh Mahfud MD. Denny mendapati Mahfud MD masih berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai jadwal.
"Atas rencana tersebut, Prof. Mahfud tegas menyatakan, 'Presiden Jokowi tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Perintah kepada saya adalah melaksanakan pemilu tepat waktu'," ucap Denny meniru perkataan Mahfud MD.