REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Sekitar 35 organisasi dan individu masyarakat sipil telah memprotes Komisi Amal setelah memberlakukan manajer sementara non-Muslim untuk mengawasi urusan Islamic Centre of England di Maida Vale, London. Langkah itu dilakukan setelah penyelidikan hukum diluncurkan oleh Komisi pada November lalu atas "masalah tata kelola yang serius".
Dalam sebuah surat yang mengecam tindakan Komisi, 35 organisasi masyarakat sipil dan individu mengatakan keputusan itu diambil setelah kampanye bermotif politik melawan pusat Syiah oleh sebagian besar penentang sekuler pemerintah Iran dan anggota parlemen yang bermusuhan.
“Sangat tidak adil bahwa badan amal Muslim diperlakukan dengan cara ini karena persepsi bahwa itu tidak sesuai dengan kepentingan kebijakan luar negeri Barat,” kata mereka dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (7/6/2023).
Dalam surat dengan kata-kata yang kuat kepada Komisi pekan ini, para penandatangan menuduh pengawas amal melanjutkan balas dendam terhadap badan amal Muslim yang telah melihat puluhan dari mereka dilecehkan dalam beberapa tahun terakhir.
Keberatan mereka berpusat pada kegiatan dan pernyataan yang dibuat wali amanat dan peserta pusat yang mendukung Republik Islam Iran dan kebijakannya.
Ini, kata para penandatangan, adalah gangguan yang tidak beralasan ke dalam urusan Pusat. Mereka mengatakan bahwa bukan urusan Komisi Amal atau badan negara lainnya untuk memberi tahu komunitas agama apa yang dapat mereka katakan atau percayai di tempat ibadah mereka.
Mereka menuduh Komisi Amal bertindak berat dan gagal memastikan kepentingan terbaik pusat dan jamaahnya.
"Kami percaya bahwa keputusan ini bermotif politik dan melayani kepentingan Islamofobia yang telah menargetkan pusat komunitas dan tempat ibadah yang beragam ini," kata surat itu.
“Daripada tetap menjadi arbiter netral dan melayani untuk mengatasi kekurangan asli apa pun yang mungkin ada, Anda telah menunjukkan pendekatan yang bias dan menggunakan tindakan hukuman yang secara tidak adil menghukum badan amal Muslim," kata surat itu.
Langkah-langkah seperti itu, mereka memperingatkan, akan mengakibatkan keterasingan umat Islam dari tempat ibadah mereka.
Para penandatangan termasuk Direktur MEMO Dr Daud Abdullah, Hakim Penghargaan Buku Palestina Profesor Nur Masalha, Direktur Pelaksana CAGE Muhammad Rabbani, Ketua Jaringan Yahudi untuk Palestina David Cannon dan Ketua Pendeta Aliansi Convivencia Stephen Sizer, antara lain.
Sumber: middleeastmonitor
Ikuti Whatsapp Channel Republika