REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pengawasan Haji DPR akan meninjau langsung pelayanan ibadah haji 1444 Hijriyah/2023. Tim akan melakukan pengecekan ketersediaan maktab dan katering jelang puncak haji.
"Alhamdulillah, kita sampai di Jeddah, besok kita akan melakukan peninjauan. Kita ingin mengecek sejauhmana ketersediaan maktab juga sejauh mana ketersediaan katering," ujar anggota Tim Pengawasan Haji DPR Maman Imanul Haq, Senin (19/6/2023).
Maman mengaku, beberapa berita yang sampai ke dirinya ada maktab yang tidak sesuai dan makanan yang terlalu sedikit. "Kita ingin mengecek sejauh mana ketersediaan maktab juga sejauh mana ketersediaan katering yang diterima jamaah. Kita klarifikasi apa persoalannya," ujarnya.
Selain itu, kata Maman, pihaknya juga akan melihat sejauhmana pelayanan kepada jamaah lanjut usia (lansia) karena hari ini tagline Kementerian Agama (Kemenag) adalah haji ramah lansia.
"Ya, tentu soal maktab jadi poin pertama, katering, kesehatan termasuk juga kita ingin melihat sejauhmana pelayanan kepada lansia. Kita akan lihat apakah betul-betul lansia dilayani dengan baik atau masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki," ucapnya.
Maman menambahkan, hasil peninjauan ini selanjutnya akan dirapatkan dengan Kementerian Agama. "Dari sana kita akan rapat dengan Kementerian Agama yang ada di Madinah sehingga semua masukan dari jamaah di Madinah ini menjadi masukan untuk perbaikan," ujarnya.
Senada, Mufti Anam mengatakan, pihaknya akan mengecek soal permasalahan arbain kepada jamaah haji. "Banyak jamaah yang tidak dapat arbain, itu yang akan kita tanyakan. Kan harusnya delapan hari tapi ada beberapa kloter yang tidak sampai delapan hari di sini," ujarnya.
Selain arbain, kata Mufti, Tim Pengawas juga akan melihat sejauhmana pelayanan katering kepada jamaah. Menurut dia, beberapa menu sudah disepakati dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar).
"Kita akan cek karena banyak keluhan. Kan kita sebelum berangkat kita komunikasi dengan beberapa jamaah soal katering. Kita ingin semuanya berjalan sesuai apa yang kita sepakati antara DPR dan Kemenag," katanya.
Mufti mengaku, pihaknya juga akan mengecek pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jamaah haji. "Ini semua kita cek dulu karena informasi dari masyarakat belum tentu benar, kasihan teman-teman di sini yang sudah bekerja keras," ujar anggota Fraksi PDIP ini.
