REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat sebanyak 61,76 persen kawasan industri (KI) yang sudah terisi dan beroperasi masih terpusat di Pulau Jawa.
Dalam catatan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) Kemenperin, hingga Mei 2023, total ada 136 kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri (IUKI) dengan seluas 71.418 hektare. Sekitar 63 persen telah terisi penyewa atau tenant.
"Dari yang sudah terisi ini, sebagian besar ada di Pulau Jawa. Jadi mohon izin pimpinan dan anggota Komisi VII yang terhormat, saat ini sebagian besar kawasan industri memang masih berada di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal KPAII Kemenperin Eko S. A. Cahyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Eko menjelaskan jika dilihat lebih rinci lagi, kawasan industri itu sebagian besar berlokasi di Jawa Barat, khususnya dua wilayah, yakni Bekasi dan Karawang.
"Ini yang kami harapkan memang kita bisa mendorong persebaran kawasan-kawasan industri ini bisa menjadi lebih ke luar Pulau Jawa di mana pusat-pusat ekonomi baru bisa lebih tumbuh," katanya.
Eko pun mengatakan Kemenperin terus mendorong proyek-proyek strategis nasional yang terkait pengembangan kawasan industri bisa diarahkan ke luar Pulau Jawa.
Berdasarkan data Kemenperin, dari total 136 kawasan industri, sebanyak 84 kawasan industri berada di Pulau Jawa atau sebanyak 61,76 persen. Sisanya tersebar di Sumatera (27 kawasan industri), Kalimantan (12 kawasan industri), Sulawesi (10 kawasan industri), dan Maluku (tiga kawasan industri). Khusus di Jawa Barat, tercatat ada 41 kawasan industri yang beroperasi di provinsi tersebut.
Meski masih didominasi Pulau Jawa, Eko menjelaskan akan ada tambahan sekitar 24 kawasan industri yang akan segera beroperasi dan diharapkan bisa menyeimbangkan porsi kawasan industri antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
Secara perwilayahan, kawasan industri di luar Jawa memang tengah diarahkan agar menjadi kawasan industri berbasis industri pengolahan sumber daya alam, memiliki sistem logistik yang efisien, serta sebagai pendorong berkembangnya pusat ekonomi baru.
Eko juga berharap kawasan-kawasan industri yang telah ada dan saat ini dikembangkan dapat diarahkan menuju smart eco industrial park.
Kemenperin sendiri saat ini telah memiliki program untuk mengadopsi global eco industrial park principle dengan menggandeng sejumlah negara maju untuk mendongkrak daya saing kawasan-kawasan industri Indonesia.
"Sehingga daya saing kawasan-kawasan industri kita bisa lebih tinggi lagi dalam melayani tenant-tenantnya ke depan. Diharapkan aspek sustainability dan green-nya bisa lebih cepat tercapai," kata Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika