REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Warga RT 04, RW 26, Pesona Depok II sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini turut mengecam pembangunan water tank bermuatan 10 juta liter yang ada di permukiman Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Dia menilai, proyek tersebut bermasalah dan secara kasat mata dapat diketahui berbahaya bagi warga sekitar. Didik menyebut, PDAM Tirta Asasta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak boleh main-main dengan nyawa manusia.

Tangki raksasa yang dibuat hanya berjarak beberapa meter dari rumah warga, sambung dia, telah menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Warga sekitar takut jika sewaktu-waktu ada insiden, jutaan liter air bisa tumpah ke perumahan warga.

Baca: PDAM Depok Mengaku Sudah Kantongi Izin IMB Soal Water Tank

"Orang di kanan kirinya (samping water tank) itu sudah punya risiko besar. Kerugian materiel sudah terjadi, kerugian psikologi orang yang di sebelahnya itu tidur tidak tenang, kalau malam-malam tumpah dan lain-lain itu satu spekulasi yang mempertaruhkan nyawa, jadi nggak boleh main main," jelas Didik di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023).

Dia mengatakan, warga sekitar sebenarnya sama sekali tidak tahu detail proyek raksasa tersebut. Upaya sosialisasi yang diklaim PDAM Tirta Asasta sudah dilakukan, kata Didik, faktanya tidak pernah sampai kepadanya dan hanya menyasar sebagian kecil orang saja.

"Saya nggak tahu-menahu, itu sosialisasinya dengan orang per orang, seperti dicari ketua RW-nya. Tapi, meskipun sosialisasi, kalau proyeknya membahayakan itu nggak ada urusan dengan sosialisasi. Saya berharap Lemtek UI juga tidak boleh main-main untuk memberikan rekomendasi," kata Didik.

Baca: Warga Mekarjaya Geram Keluhan Soal Water Tank Diabaikan Pemkot Depok

Dia menyebut, Pemkot Depok harus belajar dari masalah pembangunan proyek tanpa meminta izin warga sekitar. Dalam sistem demokrasi, menurut Didik, rakyat tidak bisa dibungkam jika melihat adanya masalah dari suatu kebijakan atau program yang dilakukan.

"Ini pembelajaran buat pemda, nggak bisa ditutup mulutnya warga," ujar eks anggota Fraksi PAN DPR itu.

Warga terdampak lain, Yani Suratman juga mengaku, selama ini, PDAM Tirta Asasta tidak pernah melakukan izin dan sosialisasi secara menyeluruh. Jika pun mendapat izin, hal itu hanya dilakukan kepada segelintir warga. Sementara dampak lingkungan proyek sebesar itu bisa berimbas kepada ratusan warga sekitar.

"Nah, kalau PDAM bilang sudah bersosialisasi dan mendapatkan izin, izinnya cuman ke enam orang. Jadi kalau dia bilang sudah meminta izin dan sudah bersosialisasi, ya nggak sah lah. Ketika ada musibah emang bisa diwakilkan? Orang mati gitu? Jadi sosialisasi itu harus dilakukan oleh PDAM sendiri ada videonya, ada tanda tangan menunjukkan acara sosialisasi," jelas Yani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika