REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Bank PerkreditanRakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) lebih mengoptimalkan branding agar semakin dikenal masyarakat.

"Tidak saja untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan, tapi juga mengoptimalkan penghimpunan dana masyarakat," kata Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy, di Palangka Raya, Jumat (30/6/2023).

Dia menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui, simpanan BPR/BPRS juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bahkan dengan tingkat suku bunga yang dijamin lebih tinggi dari bank umum. "Hal tersebut juga bisa menjadi alternatif masyarakat untuk menginvestasikan dananya," ujar Otto.

Oleh karenanya, OJK Kalteng tak hanya berfokus pada pengembangan kinerja bank umum, tapi hal yang sama juga dilakukan terhadap pengembangan BPR maupun BPRS yang ada di provinsi setempat. "Saat ini jumlah BPR di Kalteng ada tujuh, terdiri dari enam BPR konvensional dan satu BPRS," kata Otto lagi.

Disampaikannya, hingga kuartal pertama 2023, kinerja Bank BPR dan BPRS di Kalteng mengalami pertumbuhan dengan baik, dengan aset tumbuh sebesar 75,59 persen (yoy), DPK meningkat 87,45 persen (yoy) dan kredit sebesar 49,87 persen (yoy) dengan tingkat kredit macet sebesar 2,54 persen atau turun 39,07 persen (yoy).

"Keberadaan BPR maupun BPRS kian strategis untuk semakin mengoptimalkan akses permodalan terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," ujarnya pula.

Penyaluran kredit BPR dan pembiayaan BPRS didominasi pada jenis usaha UMKM sebesar Rp 1,55 triliun atau sebesar 91 persen dari total penyaluran kredit dari semua jenis usaha pada kuartal I tahun 2023. "Penyaluran kredit masih perlu ditingkatkan seiring dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang bertumbuh signifikan," ujar Otto.

Dia menyatakan lagi, kontribusi BPR dan BPRS di Kalteng sangat diperlukan untuk mengakses masyarakat maupun UMKM yang belum dapat dijangkau oleh bank umum. Dalam hal ini, BPR memiliki pendekatan yang unik dalam mengakses nasabah, yang jarang ditemukan pada bank umum.

Pendekatan dimaksud, di antaranya melayani pinjaman dari nilai terkecil jutaan rupiah hingga disesuaikan kebutuhan UMKM, mengandalkan kedekatan dengan nasabah, dan proses persetujuan kredit di BPR relatif lebih singkat dibanding bank umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika