REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus memantau perkembangan kondisi harga ayam potong. Harga ayam potong disebut masih tinggi dan di Jabar sempat mencapai Rp 45 ribu per kilogram.

Kepala Disperindag Provinsi Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait persoalan harga ayam potong ini. Diharapkan ada upaya intervensi agar harga ayam potong bisa turun dan kembali normal.

“Koordinasi di pemprov dengan Bapanas itu yang dilakukan terus-menerus karena masyarakat Jawa Barat terbanyak konsumsi ayam. Koordinasi dengan di pusat untuk intervensi supaya menjaga harga tidak terus meningkat,” kata Noneng di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Rabu (5/7/2023).

Menurut Noneng, kenaikan harga ayam potong ini dipengaruhi harga pakan ayam, khususnya pipilan jagung. Ia menyebut daerah pengekspor jagung terdampak fenomena iklim El Nino, sehingga produksinya menurun. 

Kondisi tersebut memengaruhi pasokan ke Indonesia, sehingga harga pipilan jagung mengalami kenaikan. “Masalah utama di kenaikan pakan, dari jagung. Sampai saat ini masih banyak impor. Pengekspor jagung salah satu terbesar ke kita, India dan sebagainya, kena El Nino, bencana. Kemudian berkurang suplai pipilan jagung,” kata dia.

Noneng mengatakan, pipilan jagung merupakan pakan utama ayam di Indonesia, khususnya Jabar. Karena harganya naik, kata dia, kemudian berimbas terhadap harga ayam potong dan telur ayam.

Menurut Noneng, kenaikan harga ayam terjadi di 27 kabupaten/kota wilayah Jabar. “Sampai Idul Adha, tertinggi Rp 45 ribu (per kilogram),” ujar dia.

Noneng mengatakan, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Disperindag Jabar akan melakukan operasi pasar secara berkala dalam upaya memantau perkembangan harga komoditas tersebut, dengan harapan harga jual dapat terkontrol. Ihwal intervensi berupa subsidi, kata dia, kemungkinan anggarannya baru ada lagi tahun depan. 

“Pemantauan ke pasar terus kita lakukan. Intervensi suplai di teman-teman hulu, DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan), Pertanian. Kami lebih memantau, koordinasi dengan kementerian, terutama terkait ekspor, impor, supaya tidak tersendat,” kata Noneng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika