REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tindakan tegas yang diberikan kepada kepala SMKN 1 Sale terkait dugaan pungli menjadi peringatan kepada kepala sekolah negeri lainnya agar persoalan-persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah tanpa harus meminta iuran yang kemudian justru membebani siswa maupun orang tua siswa.

“Misalnya dengan mengundang alumni yang sudah berhasil untuk ikut berperan dalam membangun sekolah,” ungkapnya, di Semarang, Rabu (12/7/2023).

Kepada masyarakat, gubernur juga mengimbau jika menemukan hal serupa agar segera melaporkannya. Pada persoalan-persoalan pungutan yang tidak jelas, masyarakat juga bisa berperan membantu pengawasan.

Gubernur menggarisbawahi, apapun sebutannya pungutan tetap tidak boleh dilakukan di sekolah negeri yang pengelolaannya sudah berada pada kewenangan pemerintah.

Sekolah di SMA Negeri, SMK Negeri, SLBN se-Jateng sudah gratis. “Jangan ada pungutan apapun untuk kebutuhan sekolah yang dibebankan kepada siswa maupun orang tua siswa,” tegasnya.

Adanya praktik pungutan di SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, terungkap saat gubernur berdialog dengansalah satu siswa, dalam sebuah acara kunungan kerja di Rembang.

Terungkap pengakuan bahwa sekolah yang dimaksud memungut ‘infak’ setiap kenaikan kelas.  Temuan itu terkuak secara tidak sengaja saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7).

Mndengar pengakuan itu, gubernur pun menyampaikan akan memberikan peringatan keras kepada kepala SMKN 1 Sale. Percakapan antara Ganjar dengan siswa tersebut juga diunggah di media sosial Ganjar Pranowo.

Hingga Selasa (12/7) telah disukai lebih dari 515 ribu kali dan mendapatkan komentar lebih dari 11, 4 ribu waganet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika