REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun per semester I 2023. Adapun realisasi tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 417,2 triliun, yang digunakan persiapan pemilihan umum, pembangunan ibu kota negara, dan beragam infrastruktur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja tersebut baru 41,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023, sedangkan belanja melalui nonkementerian/lembaga sebesar Rp 474,4 triliun atau 38,1 persen dari target.
“Dari belanja K/L ini yang menonjol adalah belanja persiapan Pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur prioritas,” ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Senin (24/7/2023).
Menurut dia, pemerintah juga memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas masyarakat. Sri Mulyani mencatat eksekusi dari usulan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 14,64 triliun sudah berjalan.
Dana tersebut digunakan penanganan jalan sepanjang 2.740,8 kilometer dan jembatan sepanjang 1.350 meter. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 7,45 triliun anggaran preservasi atau peningkatan jalan dan jembatan sudah selesai dan Rp 7,20 triliun lainnya masih dalam proses realisasi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara per semester I 2023 tetap solid dan baik dengan pendapatan negara sebesar Rp 1.407,9 triliun, tumbuh 5,4 persen secara tahunan.
“Ini sudah relatif lebih normal karena sebelumnya kita selalu melihat pendapatan negara pertumbuhannya tinggi, double digit,” ujarnya.
Ke depan, Sri Mulyani optimistis dengan kondisi keuangan negara tersebut bahwa defisit dapat terjaga bahkan dapat diturunkan.
"APBN 2023 tetap didesain dengan posisi postur defisit. Jadi, hingga pertengahan tahun posisi positif memberikan keyakinan defisit bisa kita jaga bahkan kita turunkan," katanya.