REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah merajut kemitraan strategis yang signifikan, dengan fokus kuat pada pengembangan riset dan inovasi pembangunan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi ini merentangkan jangkauan luas, melibatkan Lembaga Penelitian UNES dengan topik berbagai aspek penting seperti ekonomi pancasila, antisipasi dan pengentasan stunting dan perencanaan pembangunan semesta berencana.
Salah satu poin sentral dalam upaya kolaborasi ini mengenai pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi Pancasila. Melalui proses pengkajian yang sedang berlangsung, termasuk dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang dan naskah akademik terkait kebijakan ekonomi Pancasila, tampak jelas keseriusan untuk menerapkan gotong royong dan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka sektor ekonomi. Fokus utamanya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia serta inklusif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Pertemuan antara Waka BPIP, Dr Karjono, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Dr Mego Pinandito, dan Ketua LPPM UNES Prof R Benny Riyanto, juga mendiskusikan arah pembangunan nasional semesta berencana kedepan yang tak dapat dilepaskan dari Garis Besar Manifesto Politik yang telah menjadi pedoman bangsa melalui TAP MPR nomor 1 tahun 1960 tentang Manifesto Politik telah menjelma sebagai tonggak penting sejak era Presiden Soekarno.
Karjono menjelaskan pada tahun 1959, Presiden Soekarno telah melacak potensi ekonomi dan membuat peta strategis kekuatan ekonomi dan kekuatan kearifan lokal daerah di berbagai wilayah Indonesia, dengan melibatkan berbagai elemen ahli atau pakar mulai dari bidang teknik, sosial, ekonomi, budaya, dengan melibatkan tokoh seperti masyarakat, profesor, akademisi, praktisi, hingga pejabat pemerintahan. Hal ini menggarisbawahi urgensi merumuskan strategi pembangunan Semesta Berencana.
Namun, lebih dari itu, kerja sama ini mengimplementasikan signifikansi riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dan menekankan, Iptek bukan sekadar pengetahuan semata, tetapi juga berkaitan dengan moralitas, peradaban dan nilai-nilai gotong royong, yang membangun identitas bangsa yang memiliki ciri khas berasal atau orang Indonesia.
"Iptek harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berakar pada prinsip Pancasila," ujar Karjono.
"Kolaborasi antara BRIN dan BPIP dan LPPM UNES dan Instansi terkait juga merupakan langkah progresif dalam mengokohkan fondasi pembangunan nasional yang bersumber dari Ekonomi Pancasila. Kita memetik nilai-nilai mulia Pancasila guna membimbing kebijakan ekonomi, menurunkan angka Stunting serta pembangunan menuju yang lebih baik," katanya.
Mego Pinandito menegaskan Kebijakan Riset merupakan integrasi sumber daya iptek, menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif) dan kolaboratif serta menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan di Litbangjirap, dan di daerah dilaksanakan Badan Riset Daerah (BRIDA), yang memiliki orientasi serupa dalam pengembangan riset dan inovasi di tingkat lokal. Namun, BRIN memainkan peran sentral sebagai penggerak utama dan koordinator dalam mengarahkan riset yang mengacu pada pembinaan ideologi Pancasila.
Kerja sama ini juga sejalan dengan semangat undang-undang petunjuk pada undang-undang nomor 11 tahun 2019. Pasal 5 dalam undang-undang tersebut secara tegas mengamanatkan perencanaan pembangunan nasional, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib mendasarkan diri pada haluan ideologi Pancasila. Langkah strategis ini juga didiskusikan dan mendapat dudukan dan persetujuan Kepala BRIN Dr Laksana Tri Handoko, dan dan Wakil Kepala BRIN, Prof Amarulla Octavian.
BRIN menfasilitasi dan memberikan arah kebijakan riset dan Inovasi, sedang yang melaksanakan peneliti dan perekayasa yang ada diberbagai Litbangjirap dan BRIDA. Komitmen ini untuk membimbing riset dan pengembangan menuju arah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan negara.
Namun, lebih dari sekadar pengembangan ekonomi dan pembangunan, kolaborasi ini juga mendasari riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berakar pada Pancasila. Hal ini juga dipaparkan dalam implementasinya oleh Ketua LPPM UNES Prof R Benny Riyanto.
Benny juga menyampaikan rangkaian usaha ini, merupakan kolaborasi antara BRIN, BPIP, UNES dan instansi terkait yang melambangkan sinergi yang jauh lebih dalam daripada sekadar MOU terbatas. Didukung oleh berbagai instansi dan pemerintah daerah, kerjasama ini memiliki tujuan bersama untuk mengokohkan riset, inovasi, dan pembangunan yang bercorak Pancasila. BRIN, sebagai tiang utama dan pengarah riset, diharapkan mampu menghasilkan kontribusi yang positif untuk kemajuan bangsa Indonesia di tengah era global yang penuh tantangan.
Hadir dalam dalam rapat koordinasi Toto Purbiyanto, Direktur Jaringan dan Pembudayaan, Hotrun Siregar, BPIP, Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Rudi Arifiyanto, BRIN, Prof Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, Prof Margareta Rahayuningsih, Dr Widya, dan Dr Cepi LPPM UNES.
Ikuti Whatsapp Channel Republika