REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak pernah meminta ataupun merebut jabatan.

Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat, Gus Yahya, sapaan karib Yahya Cholil Staquf memastikan PBNU akan selalu istiqamah memperjuangkan kepentingan agama, bangsa, dan dunia yang bukan sekadar kepentingan organisasi maupun kepentingan perorangan.

"NU dari dulu tidak pernah minta. Dari dulu kiai kita tidak pernah menyodor-nyodorkan untuk merebut jabatan,” kata Gus Yahya saat membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Kesehatan NU di Semarang, Jumat.

Sejak awal kemerdekaan, kata Gus Yahya, NU tidak pernah mementingkan golongan dan keluarga. Ia pun mengatakan NU selalu mementingkan bangsa dan negara, seperti di detik-detik kemerdekaan.

"Dulu itu menjelang kemerdekaan RI, di tengah intens-nya pergulatan persiapan kemerdekaan dengan PPKI dan BPUPKI, di mana di situ KH Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) putra Hadratusyech KH Hasyim Asyari menjadi salah seorang tokoh utama panitia 9," ucapnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya menceritakan ketika itu terdapat seorang perwira Jepang bernama Naobuharo Ono yang merupakan seorang Muslim.

"Dia ini bertanya pada Hadratusyech, ‘Kiai kalau nanti Indonesia sudah merdeka betul, siapa menurut Kiai yang pantas memimpin negara yang baru lahir ini?’," cerita Gus Yahya.

"Kiai Hasyim dengan tanpa ragu-ragu menjawab ‘Insinyur Soekarno’. Padahal, putranya sendiri ini (KH Wahid Yasyim) tokoh utama. Kenapa ndak disebut? Ya, kalau bisa Wahid Hasyim. Beliau dengan tanpa ragu menyebut Insinyur Soekarno," ujar dia.

Menurut dia, ketegasan Hadratusyech itu adalah murni karena ia melihat yang terbaik untuk memimpin Indonesia pada waktu itu adalah Insinyur Soekarno (Bung Karno, red).

"Maka, NU harus selalu berpikir tentang apa yang terbaik di bangsa dan negara ini, bukan untuk NU sendiri. Kita tidak peduli dari mana asalnya, yang penting yang terbaik untuk bangsa dan negara," tutur Gus Yahya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika