REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan work from home (WFH) selama tiga bulan ke depan. Pemberlakuan itu bertujuan untuk mengendalikan pencemaran udara yang makin buruk di Jakarta.
"Mungkin saya sebagai pimpinan DPRD buat suatu kebijakan untuk di kantor, karyawan, sekwan, dan mengimbau Pak Pj Gubernur dan jajarannya untuk memberi WFH 50 persen untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober, ini langkah kita," ujar Prasetyo saat audiensi dengan Koalisi Ibu Kota di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Selain penerapan WFH 50 persen, dia juga mengusulkan WFH dengan persentase 75 persen. Hal ini terkait dengan agenda KTT Asean yang berlangsung pada awal September 2023.
"Imbauan juga WFH 75 persen untuk seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 5-7 September 2023," tutur dia.
Menurut pandangan politikus PDIP tersebut, polusi udara memang menjadi masalah krusial di Jakarta. Berdasarkan pengamatannya, kondisi udara di Ibu Kota memang makin parah, sehingga harus ada kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara seperti WFH.
Dengan diberlakukannya WFH, nantinya jumlah kendaraan yang memempati jalanan juga diprediksi bisa berkurang. Hal itu pun dinilai strategis untuk mengurangi pencemaran udara.
Ditanya soal efektivitasnya, Prasetyo mengaku bahwa setidak-tidaknya ada kebijakan yang dilakukan dengan cepat saat ini, menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat. "Sementara langkah kita itu, kita harus punya langkah dulu, kalau memang ini bukan makin membaik, ya kita harus ambil langkah lagi," tegas dia.
