REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sangat prihatin tentang laporan adanya salah satu karyawan perusahaan BUMN yang terbukti terafiliasi dengan ISIS. Karyawan berinisial DE itu diringkus Densus 88 Antiteror Polri dan rumahnya di Kota Bekasi digeledah.

Sebagai upaya penanggulangan, Erick mengaku, telah menginstruksikan seluruh komisaris dan direksi untuk memperketat seleksi menjadi karyawan. "Saya prihatin, maka saya sudah instruksikan para komisaris dan direksi untuk benar-benar selektif dalam merekrut pegawai. Karena 2019 juga ada di Karakatau Steel," kata Erick saat ditemui di Lapangan Basket GOR Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/8/2023).

Dia menegaskan, tindakan terorisme merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Aspek keamanan, kata Erivk, juga perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh. Untuk mengoptimalkan jaminan keamanan, BUMN juga terus bersinergi dengan BNPT terutama dalam peningkatan penyeleksian karyawan.

"Tentu hal ini tidak bisa ditoleransi apalagi kita negara Pancasila, yang harus kita jaga dan kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Karena pertumbuhan ekonomi itu perku keamanan, dan ekonomi tumbuh itu karena adanya kedamaian, di samping kerja keras optimal masyarakat," ucap Erick.  

Sebelumnya, Erick juga telah menyatakan kecaman keras atas tindakan terorisme di lingkungan manapun. Erick meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas. Sebagai bagian dari BUMN, Erick menyatakan akan mendukung sepenuhnya langkah PT KAI dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Sementara itu, EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, perseroan tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan hukum, terlebih pada kasus terorisme. Manajemen KAI pasti menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme.

"KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait," kata Agus dalam siaran pers di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika