REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif jika digerakkan mulai dari tingkat desa. Hal ini disampaikan saat Penyerahan Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY 2023 di Hotel Eastparc.
Terkait hal itu, Pemda DIY juga telah mencanangkan kebijakan reformasi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sultan menyebut pihaknya telah mencoba membantu perekonomian di desa untuk merintis agar desa-desa di DIY bisa tumbuh dan berkembang.
"Kami coba pertumbuhan ekonomi di Yogya diturunkan di tingkat kecamatan, hingga desa punya kewajiban membuka lapangan kerja baru. Bagi para lurah, kami tegaskan, kami tidak ingin mengulang kembali fakta-fakta masa lalu, di mana di desa tidak ada lapangan pekerjaan selain petani dan nelayan,” kata Sultan.
Pemda DIY, imbuhnya, sudah lama mendorong pengembangan desa mandiri budaya, seperti Nglanggeran dan Mangunan. Namun dalam pengembangan desa mandiri, gubernur berharap disertai dengan perubahan pola pikir masyarakatnya yang harus lebih kreatif, inovatif, dan memiliki manajemen yang baik.
“Dengan reformasi kalurahan telah menjadi kebijakan harapannya desa tidak hanya mengharapkan bantuan, tapi masyarakat bersama lurah dan perangkat desa memiliki sistem manajemen yang baru, yang bisa membuka lapangan kerja baru, tergantung dari potensi desanya, sehingga tanpa membedakan semua bisa berkembang,” ujar Sultan.
Lebih lanjut Sultan juga berharap agar kelompok-kelompok masyarakat di desa yang terdiri dari berbagai sektor bisa berkolaborasi mengembangkan potensinya untuk maju dan mandiri bersama, tanpa meninggalkan budaya lokal sebagai pijakan.
Sri Sultan pun mengucapkan selamat kepada para pemenang Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY 2023. “Selamat bagi mereka yang bisa mengembangkan diri dan memberikan ruang pada desa untuk tumbuh dan berkembang, seperti apa yang kita harapkan dalam program desa mandiri budaya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo menambahkan, proses penilaian untuk penghargaan desa wisata ini sudah dimulai sejak awal 2023 hingga Agustus ini. Beberapa aspek dalam mekanisme penjurian juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim juri.
Singgih menyebut, berbagai upaya dilakukan tim juri guna memperoleh realitas yang sesungguhnya aktivitas dan kondisi desa wisata.
“Terkadang sampai harus menyamar agar mendapatkan data riil. Kami berharap apa yang terlihat ini memang benar-benar hasil pembinaan dan pendampingan dari stakeholder, dan mekanisme penjurian juga menggunakan standar ASEAN yang telah tersertifikasi demi mendorong desa wisata di DIY menuju desa wisata berkelas dunia,” katanya.
Diharapkan, perolehan kemenangan dari penghargaan lomba desa wisata ini bukan menjadi tujuan pengelolaan desa wisata di DIY. Justru, katanya, menjadi bonus dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan desa wisata di DIY.
“Jadikan penghargaan ini sebagai bonus, bukan tujuan utama pengembangan desa wisata. Karena penghargaan ini merupakan apresiasi dari kami atas jerih payah memajukan desa atau kampung wisata,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika