REPUBLIKA.CO.ID, NICOSIA -- Pemerintah Siprus mengatakan polisi menangkap lima warga negara Suriah yang dicurigai anggota geng kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia. Pulau yang terletak di persimpangan tiga benua ini berjuang menghadapi lonjakan migrasi ilegal beberapa tahun terakhir.
Angka kedatangan imigran ilegal melalui laut meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataannya Kantor Kepresidenan Siprus mengatakan dalam penggerebekan di distrik selatan Limassol polisi menemukan lima orang Suriah dan diperkirakan akan ada lebih banyak lagi orang yang ditangkap.
Pihak berwenang telah mengumpulkan informasi intelijen tentang para tersangka selama beberapa bulan. "Dalam upaya untuk menangani masalah migrasi secara efektif, sangat penting untuk menghadapi jaringan perdagangan manusia yang membahayakan nyawa para migran tidak resmi yang mencoba memasuki negara ini," kata kantor kepresidenan Siprus dalam pernyataannya, Rabu (23/8/2023).
Menurut badan pengungsi PBB, UNHCR, hingga akhir Juni 2023 Siprus menerima 5.563 permohonan suaka baru, dibandingkan dengan 21.565 permohonan untuk seluruh tahun 2022. Siprus berjuang untuk mengatasi lonjakan migrasi ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah pengajuan suaka dan kedatangan imigrasi ilegal meningkat secara signifikan, membebani sumber daya negara.
Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada peningkatan migrasi ilegal ke Siprus. Kedekatan negara itu dengan zona konflik di Timur Tengah dan Afrika menjadikannya tujuan bagi para pencari suaka. Selain itu, krisis ekonomi di Siprus menyebabkan peningkatan pengangguran, yang mempersulit imigran menemukan cara legal untuk bermigrasi ke negara tersebut.
Lonjakan migrasi ilegal memiliki sejumlah konsekuensi negatif bagi Siprus. Masalah ini membebani sistem suaka negara dan meningkatkan angka kejahatan, karena beberapa migran terpaksa melakukan kegiatan ilegal untuk bertahan hidup.
Pemerintah Siprus mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi lonjakan migrasi ilegal. Dengan meningkatkan jumlah penjaga perbatasan dan polisi, dan membangun pusat penahanan baru untuk migran ilegal. Pemerintah juga menandatangani perjanjian dengan negara lain untuk mengembalikan migran ilegal ke negara asal mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika