REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor memutuskan tidak menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH), terhadap para aparatur sipil negara (ASN)-nya. Sebab, dari data yang diterima Pemkot, situasi udara di Kota Bogor belum terlalu mengkhawatirkan.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, hal ini diputuskan setelah Pemkot menggelar rapat dengan peneliti IPB University dan dinas terkait. Dari data yang ada, kualitas udara di Kota Bogor masih fluktuatif antara baik dan buruk.

“Data menunjukan memang di Kota Bogor ini situasinya belum terlalu menghawatirkan. Memang kualitas udara memburuk, tapi pada keseluruhan saya kira situasinya itu belum membutuhkan kebijakan WFH. Karena itu WFH tidak diberlakukan,” kata Bima Arya, Jumat (25/8/2023).

Bima Arya menilai, penerapan WFH pada ASN belum tentu efektif. Sebab, seringkali WFH diberlakukan namun para ASN tidak bekerja dengan serius.

“Maka dari itu, Pemkot Bogor tidak memerlakukan WFH secara menyeluruh dengan pertimbangan angka dan polusi udara dan juga efektifitas kinerja pegawai,” ujarnya.

Terkecuali, sambung dia, bagi para ASN berisiko tinggi atau rentan. Misalnya, ASN yang tengah hamil atau memiliki penyakit bawaan, bahkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

“Itu diminta untuk WFH selama instruksi Wali Kota Bogor dikeluarkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan,” ucapnya.

Di samping itu, Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor juga menerapkan kebijakan 4 in 1 khusus di Balai Kota dan Pemerintahan Kota Bogor. Sehingga, satu mobil dinas bisa digunakan untuk empat orang dan mengurangi penggunaan satu orang satu mobil.

“Ini untuk memberikan ruang bagi ASN untuk menyesuaikan sistem antar jemput, nebeng bareng. 4 in 1 ini ditargetkan untyk mengurangi kendaraan pribadi. Kecuali bagi ASN yang sudah pakai kendaraan listrik,” kata Bima Arya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika