Oleh : KH Asad Said Ali, Wakil Kepala BIN 2000-2011
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sekelompok orang yang mengatasnamakan “sejarawan, pegiat seni, pendidik, akademisi, budayawan dan aktivis”, mengeluarkan deklarasi “menuntut negara menulis ulang sejarah”.
Deklarasi tersebut merupakan reaksi terhadap rekomendasi PPHAM ( Tim Penyelesaian Non- Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu).
Pada intinya mereka meminta negara mengungkapkan kebenaran dan meminta maaf serta melakukan “penulisan ulang sejarah tentang peristiwa G-30 S/ PKI”. Dengan kata lain mereka mengingkari bahwa PKI yang melakukan pemberontakan dan sebaliknya menimpalkan kesalahan kepada pihak lain.
Deklarasi tersebut kami anggap sebagai kelanjutan dari kegiatan seperti yang dilakukan Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65 ), Bedjo Untung.
Sebagai pihak yang pernah mengalami kekejaman dan kebrutalan PKI dan antek-anteknya pada 1962-1965, kami sebagai eksponen NU telah mengantisipasi bahwa suatu saat eks PKI dan simpatisannya akan mencari celah untuk mempersoalkan kasus 1965 kembali.
Ketika masih aktif sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami menerbitkan buku kecil berjudul “ Menghadapi Manuver Neo- Komunis” pada 2015. Buku tersebut disusun KH Abdul Mun’im DZ dan saya menulis kata pengantar.
Sementara pengarahnya adalah KH A Chalid Mawardi dan KH Mashuri Malik. Konsultannya: Dr Ihsan Malik (UI), Dr Hermawan Sulistiyo, Peneliti: Drs H,Enceng Shobirin, Dr Al Zastro NG, Drs Adnan Anwar, Drs H Lilis N Husna, Drs H Yahya Ma’shum, Drs Amir Ma’ruf, dan A Khoirul Anam MH. Manajemen: Drs H Anis Ilahi Wahdati, Ir H, Bambang Yasmadi, dan H Agus Salim Thoyyib MM.
Baca juga: Jangan Lelah Bertobat kepada Allah SWT, Begini Pesan Rasulullah SAW
Dalam kata pengantar buku tersebut dikemukakan bahwa ideologi Marxisme-Leninisme yang ateis bertentangan dengan Pancasila yang religius. Secara politik PKI melancarkan agitasi-propaganda yang mengacaukan sistem politik nasional, sementara Pancasila mengajarkan harmoni.
Secara historis PKI telah berulangkali melakukan pemberontakan berdarah. Pertama, pada 1945, PKI melakukan pemberontakan berdarah di sepanjang Pantai Utara Jawa. Kedua, pada 1948 PKI melakukan pemberontakan Madiun.
Ketiga pada 1965 sekali lagi PKI melakukan pemberontakan yang didahului agitasi disertai perampasan hak milik sejak awal 1960-an (keluarga saya pernah mengalaminya seperti saya tulis di situs ini pada 7 Agustus 2023).
Pada halaman 123 di buku tersebut, tentang “ Sikap NU” terhadap isu bangkitnya PKI sangat jelas dan lugas sebagai berikut:
Ikuti Whatsapp Channel Republika