Ahad 03 Sep 2023 08:06 WIB

Malaysia akan Semakin Manfaatkan Keahlian dalam Industri Halal

Industri halal semakin banyak diminati oleh banyak negara asing.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Lida Puspaningtyas
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Foto: AP Photo/Vincent Thian
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Negara Malaysia dinilai perlu memanfaatkan keahliannya dalam industri halal. Industri tersebut kini banyak diminati oleh banyak negara asing.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut, industri halal memiliki potensi signifikan dalam perekonomian global. Bila dikelola dengan baik, hal ini dapat mendatangkan pendapatan yang mencapai triliunan ringgit.

Tidak hanya itu, ia mengatakan cukup banyak negara yang meminta bantuan Malaysia, untuk mendirikan industri halal sendiri. Di dalam negeri, Malaysia sudah memiliki lembaga sertifikasi halal kelas dunia, yaitu Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim).

Dilansir di The Sun Daily, Ahad (3/9/2023), PM Anwar menyebut hal di atas dibuktikan dengan besarnya minat yang ditunjukkan dan disampaikan kepadanya oleh para pemimpin asing, yang ditemuinya dalam kunjungan resminya. Beberapa negara ini antara lain Laos, Vietnam, Kamboja dan Tiongkok.

“Kita harus memanfaatkan kolaborasi yang kuat antara Jakim dan Halal Development Corporation (HDC), serta menyelaraskannya di bawah Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri. Sehingga, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat," ucap dia.

Optimisme ini disampaikan oleh Anwar usai meresmikan peletakan batu pertama Residensi Wilayah, Residensi Prihatin MADANI dan MADANI Hawkers Center, di Desa Tasik Sungai Besi.

Saat ini, HDC disebut sedang membantu perusahaan atau produk yang telah mendapat sertifikasi halal dari Jakim, dalam mempromosikan barangnya ke pasar internasional.

Meski demikian, Anwar juga mengakui beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam industri halal. Salah satunya adalah memastikan kecepatan dan efisiensi dalam penerbitan sertifikasi halal.

“Status halalnya harus kita pastikan akurat, karena kita bertanggung jawab kepada Allah SWT, tapi proses persetujuannya juga harus cepat," lanjut PM Anwar 

Menurutnya, pihak yang bertugas tidak boleh menggunakan prosedur sertifikasi halal yang teliti, sebagai alasan untuk memperlambat persetujuan sertifikasi tersebut. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement