REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel, yang menghendaki agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah mendapatkan respons dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruqutni menyatakan, jika rumah ibadah dikontrol pemerintah, akan melahirkan rezim diktator.

"Pandangan seperti itu, kalau itu benar dari BNPT, sebenarnya itu bukanlah arah dari kehidupan bernegara yang demokratis, melainkan arah pemerintahan yang totaliter yang akan melahirkan rezim diktator," ujar Imam saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (5/9/2023).

Indonesia sudah merayakan Hari Kemerdekaannya yang ke-78. Karena itu, Imam heran masih ada pejabat di negeri ini yang masih berpikir totalitarian.

"Saya heran, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan mendekati 80 tahun merdeka dengan menganut mazhab bernegara demokratis konstitusional, kok masih saja ada pemikiran dari pejabat yang institusinya sendiri merupakan instrumen alat negara, justru pemikirannya itu totalitarian dan bercorak diktatorial," ujar Imam.

Imam memaklumi jika pandangan-pandangan seperti itu muncul di parlemen atas nama rakyat. Jika pandangan itu muncul dari parlemen, menurut dia, itu menjadi suatu pemikiran kontrademokrasi.

"Kita sudah pernah mengalami masa-masa otoritarianisme dan totalitarianisme, bahkan banyak yang menyebut diktatorial di sebagian era Orde Baru. Lah kok ini mau diulangi lagi. Berapa korban nyawa dari rakyat kita yang mestinya ikut menikmati kemerdekaan tetapi harus mati karena operasionalisasi konsep EKA-EKI waktu itu," kata Imam.

Saat ini bukanlah era reideologisasi negara... 

Ikuti Whatsapp Channel Republika