REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Kuba telah mengungkap jaringan perdagangan manusia yang memaksa warganya untuk berperang demi Rusia dalam perang di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan, pihak berwenang Kuba berupaya membongkar jaringan tersebut.

“Kementerian Dalam Negeri sedang berupaya untuk menetralisir dan membongkar jaringan perdagangan manusia yang beroperasi dari Rusia untuk memasukkan warga Kuba yang tinggal di sana, dan bahkan beberapa dari Kuba, ke dalam pasukan militer yang berpartisipasi dalam operasi perang di Ukraina,”  kata pernyataan pemerintah Kuba.

Kementerian Luar Negeri Kuba mencatat, jaringan perdagangan manusia beroperasi di negaranya dan Rusia. Tahun lalu, Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah angkatan bersenjatanya lebih dari 30 persen menjadi 1,5 juta personel tempur. Tujuan ini sulit dicapai karena banyaknya korban jiwa yang tidak diungkapkan dalam perang tersebut.

Pada akhir Mei, surat kabar Rusia di Kota Ryazan melaporkan, beberapa warga Kuba telah menandatangani kontrak dengan angkatan bersenjata Rusia. Mereka telah dikirim ke Ukraina dengan imbalan kewarganegaraan Rusia. Belum diketahui apakah pernyataan Kementerian Luar Negeri Kuba memiliki keterkaitan dengan laporan di Ryazan.

Rusia memiliki hubungan politik yang kuat dengan Kuba yang dikuasai komunis. Rusia telah lama menjadi tujuan penting bagi para migran Kuba yang ingin melarikan diri dari stagnasi ekonomi di dalam negeri.

Menteri pertahanan Kuba dan Rusia awal tahun ini membahas pengembangan proyek militer teknis pada pertemuan di Moskow. Namun pemerintahan Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel membantah terlibat dalam konflik Ukraina.

“Kuba bukan bagian dari perang di Ukraina. (Kuba) bertindak dan akan bertindak dengan penuh semangat terhadap siapa pun yang berpartisipasi dalam segala bentuk perdagangan manusia untuk tujuan perekrutan warga negara Kuba sebagai tentara bayaran untuk menggunakan senjata melawan negara mana pun," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Kuba.

Kuba mengatakan, pihaknya sudah mulai mengadili kasus-kasus terkait warganya yang dipaksa berperang di Ukraina. “Upaya seperti ini telah dinetralkan dan proses pidana telah dimulai terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Kuba.

Ikuti Whatsapp Channel Republika