REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatatkan angka kasus demam berdarah dengue (DBD) kian tinggi. Saat ini Kemenkes tengah mengkaji mengenai realisasi vaksinasi DBD dan kemungkinan bakal jadi program nasional pada 2025 mendatang. 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, sejak pertama kali muncul pada 1968, kasus DBD di Indonesia hingga Agustus 2023 angka kasus DBD mencapai hingga sekitar 60 ribu kasus. Puluhan ribu kasus itu menyebar di berbagai daerah di Indonesia yang notabene wilayah endemis DBD. 

Berbagai upaya dilakukan untuk bisa menanggulangi kasus DBD agar tidak terus meningkat, bahkan mematikan. Angka kematiannya sendiri tercatat sebanyak 430 kasus hingga Agustus 2023. Salah satu upaya yang tengah digodok adalah mengenai vaksinasi DBD.

"Vaksin adalah inovasi baru sebagai upaya mencegah terkena demam berdarah. Ini (vaksin DBD) sudah mendapatkan izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada Agustus 2022 lalu," kata kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi dalam acara perayaan Hari Olahraga Nasional 2023 di Jakarta International Velodrome, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Ahad (10/9/2023). 

Imran menyebut, Kemenkes masih mengkaji ihwal urgensi dan efektivitas vaksinasi DBD. Menurut penuturannya, pengkajian itu dilakukan dalam satu hingga dua tahun ke depan. 

"Kami melakukan operational research, bagaimana efektid atau tidak, bagaimana strategi pemberiannya, dan lain-lain. Biasanya kita butuh waktu 1-2 tahun karena kita tahu Indonesia kan luas sekali dan harus tahu strateginya," tutur dia. 

Lebih lanjut, Imran menuturkan bahwa pihaknya mesti mematangnya rencana vaksinasi sebagai program nasional. Dia mengaku saat ini yang masih terus digencarkan adalah 3M (menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali limbah barang bekas). 

"Takutnya kalau kita buru-buru, nanti ada yang enggak siap di daerah jadi kita harus mantapkan untuk jadi sebagai program nasional. Karena jangan sampai kita terlalu mengandalkan vaksin dan melupakan 3M karena justru 3M plus itu yang penting," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika