REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi terkait permohonan pembangunan SMAN Ciater dari Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Audiensi, dilakukan di ruang Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin, (11/9/23). 

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Sari Sundari, Enjang Tedi dan Raden Tedi. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Wahyu Mijaya beserta jajarannya. 

Menurut Abdul Hadi Wijaya, Panitia Perintis SMA Negeri Ciater menanyakan terkait tindak lanjut dari proposal pendirian SMAN Ciater yang pernah disampaikan pada April 2020 dan mendesak Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang masuk dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru (USB) di Jabar. 

“Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang selama ini menjadi daerah blank zonasi. Anak-anak mereka akhirnya kesulitan masuk sekolah negeri, khususnya SMA Negeri sederajat," ujar Abdul Hadi yang akrab disapa Gus Ahad.

Menurutnya, jarak sekolah yang terdekat bagi masyarakat Kecamatan Ciater berada di Jalan Raya Cagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang jaraknya kurang lebih 8 kilo. Namun, kata dia, calon siswa-siswi dari Kecamatan Ciater tidak bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi. Hal tersebut menjadi alasan utama masyarakat meminta SMAN Ciater segera dibangun sekaligus mendesak masuk dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru. 

“Kami sudah mendalami masalah ini beberapa tahun lalu, sejak 2020. Kami bahkan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Ciater. Memang kesulitan dalam membangun unit sekolah baru itu selain lahan juga pembangunan fisik, sehingga dalam realisasinya membutuhkan 2 tahun pengalokasian anggaran,” paparnya.

Gus Ahad mengatakan, masih banyak wilayah lain yang masuk daftar daerah prioritas pembangunan unit sekolah baru. Berdasarkan data yang dijelaskan Dinas Pendidikan Jabar, Kecamatan Ciater tidak masuk dalam 16 wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru, bahkan disebutkan tidak masuk dalam 20 besar. 

“Dikonfirmasi Pak Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya, dari rangking kebutuhan itu 16 kecamatan di Jabar yang bahkan tak punya sekolah SMA swastanya," katanya.

Kondisi di Kecamatan Ciater, kata dia, sekolah swastanya masih ada. Jadi setidaknya masih tertampung di sekolah swasta. "Artinya pemerintah harus melakukan banyak terobosan agar masalah ini terselesaikan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika