REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) Prabowo Subianto memaparkan 12 rencana kebijakannya apabila terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra itu memaparkan rencana tersebut kepada para ketua umum partai politik pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa, ya, untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk dibahas," kata Prabowo saat konferensi pers seusai rapat pimpinan KIM di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (14/9/2023) malam.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, Prabowo memaparkan 12 fokus rencana kebijakan apabila berhasil menjadi presiden. Salah duanya adalah menghapus kemiskinan dengan cara meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan membangun fondasi untuk menjadi negara maju dalam lima tahun kepemimpinannya sebagai presiden RI.
"Jadi, insya Allah, paling kurang lima tahun saja kemiskinan habis, selesai sama Pak Prabowo. Dan dasar kokoh untuk menjadi negara maju tahun 2045, lima tahun Pak Prabowo sudah bisa meletakkan dasarnya," kata Zulkifli Hasan dalam kesempatan sama.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kebijakan Prabowo berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi dan pendidikan. Yusril mengaku setuju dengan rencana kebijakan tersebut meski punya sejumlah masukan.
Yusril menyarankan empat hal. Pertama, membenahi sistem politik dan sistem pemerintahan RI. Kedua, menciptakan stabilitas politik dalam negeri agar pembangunan dapat terlaksana. Ketiga, menyelesaikan persoalan Papua. Keempat, menghadirkan kepastian hukum.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, rencana kebijakan Prabowo merupakan perpaduan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. "Saya yakin betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten, insya Allah, akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara super power baru," kata Anis Matta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika