REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri baru Thailand Srettha Thavisin mengatakan pada hari Jumat (15/9/2023), ia tidak setuju dengan mengizinkan penggunaan ganja untuk rekreasi. Ia menekankan legalisasi ganja, penggunaan hanya untuk medis, akan tetap menjadi kebijakan di bawah pemerintahannya.

Srettha berbicara dalam sebuah wawancara dengan outlet berita digital Thailand, The Standard. "Kebijakan ganja akan tetap legal hanya untuk ganja medis. Untuk penggunaan rekreasi, saya tidak setuju dengan itu," katanya.

Industri ganja di negara itu diproyeksikan bernilai hingga 1,2 miliar dolar AS selama beberapa tahun ke depan. Di mana ribuan bisnis bermunculan sejak legalisasi konsumsi ganja dan penanaman tanaman ini untuk obat tahun lalu.

Awal pekan ini, Srettha, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, meluncurkan sejumlah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dan pengeluaran. Kebijakan ekonomi ini seiring dengan berlarut-larutnya masa pemulihan di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.

"Ini adalah kebijakan yang ditargetkan, pengeluaran domestik akan meningkat pesat," katanya, mengacu pada kebijakan khasnya yaitu pemberian 10.000 baht (282,09 dolar AS) melalui dompet digital kepada semua orang Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika