REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam menilai tujuh gagasan strategis yang disampaikan bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo merupakan gagasan yang dibutuhkan bangsa Indonesia. "Gagasan Ganjar yang disampaikan itu tentu gagasan baik semuanya bagi bangsa ini. Gagasan yang dibutuhkan bangsa Indonesia," kata Arif di Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Adapun tujuh gagasan Ganjar yang akan dilakukan ke depan, mulai dari mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga meningkatkan nilai tambah infrastruktur. Pernyataan Ganjar itu disampaikan dalam acara Mata Najwa on Stage bertajuk "Tiga Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar di Kampus UGM, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa (19/9/2023) malam.
Dia menilai bahwa gagasan tersebut harus bisa terwujud agar memiliki makna bagi perbaikan bangsa Indonesia. Karena itu, Arif menyarankan agar tujuh gagasan Ganjar tersebut menjadi program dan langkah aksi nyata sehingga tidak hanya jadi jargon semata.
"Agar gagasan itu tidak menjadi jargon sebaiknya memang harus ada langkah aksi, bagaimana program yang dilakukan dalam mewujudkan gagasan," ujarnya.
Dalam acara Mata Najwa tersebut, Ganjar menjabarkan tujuh program strategis yang akan dilakukan. Pertama, membangun sumber daya manusia (SDM) produktif. Kedua, stabilisasi harga bahan pokok.
Ketiga, kemiskinan ekstrem 0 (nol). Keempat, memperkuat jaring pengaman nasional. Kelima, hilirisasi menuju industri kelas dunia. Keenam, meningkatkan nilai tambah infrastruktur; dan Ketujuh, mengembalikan alam Indonesia menjadi jauh lebih baik.
"Peningkatan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun pemerintah, sebagai pondasi yang kuat," kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu.
Dia menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi besar, di antaranya dengan mewujudkan Indonesia yang semakin makmur, semakin sehat, lebih pintar dan kian produktif. Untuk mencapai hal itu, kata Ganjar, diperlukan tiga pondasi: digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas.
Menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden akan dimulai pada 19 Oktober-25 November 2023. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika