REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Markas PBB dihiasi dengan sejumlah warna cerah yang bertujuan untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, warna-warna tersebut membuat beberapa kepala negara tidak nyaman. Warna-warna yang dihadirkan dinilai merepresentasikan komunitas LGBTQ+.
Salah satunya Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang mengaku tidak nyaman dengan penggunaan dekor warna-warni di PBB yang digambarkan sebagai "warna LGBT".
“Salah satu masalah yang paling mengganggu saya adalah ketika memasuki Majelis Umum PBB, Anda melihat warna LGBT di tangga dan tempat lain,” kata Erdogan seperti dikutip oleh stasiun televisi Haberturk.
“Berapa banyak LGBT yang ada di dunia saat ini? Betapa pun besarnya hak yang mereka miliki dalam langkah-langkah ini, mereka yang menentang LGBT juga mempunyai hak yang sama,” kata Erdogan, yang sering mengecap anggota komunitas LGBTQ sebagai kelompok sesat.
Erdogan mengatakan, dia ingin mendiskusikan penggunaan warna-warna cerah itu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Juru bicara Guterres tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Erdogan.
Beberapa diplomat PBB berpendapat, Erdogan mungkin salah mengartikan 17 warna berbeda yang diasosiasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan warna pelangi yang diasosiasikan dengan hak-hak LGBTQ. PBB mendekorasi markas besar mereka dengan 17 warna untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dekorasi warna ini menghiasi sejumlah ruang di markas PBB, termasuk tangga.
Adapun, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada 2015 dengan batas waktu pada 2030, merupakan daftar hal-hal yang harus dilakukan secara global. Daftar itu mencakup penghapusan kelaparan, kemiskinan ekstrem, memerangi perubahan iklim dan kesenjangan, serta mendorong kesetaraan gender.
Homoseksualitas bukanlah kejahatan di Turki. Namun, permusuhan terhadap homoseksualitas tersebar luas dan tindakan keras polisi terhadap parade Pride semakin ketat selama bertahun-tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika