REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Armenia mendesak misi PBB untuk segera mengirimkan pemantau hak asasi manusia dan pasukan keamanan ke Nagorno-Karabakh. Hal ini disampaikan saat bantuan diperkirakan akan tiba di tengah gencatan senjata yang rentan.

Azerbaijan mendeklarasikan gencatan senjata setelah memaksa pasukan separatis Armenia untuk mengembalikan seluruh wilayah Karabakh yang dihuni etnis Armenia ke kekuasaan mereka. Armenia mengatakan terdapat ketakutan persekusi masih dilakukan.

Masyarakat internasional mengakui Karabakh bagian dari Azerbaijan. Sejak memisahkan diri dari Uni Soviet awal 1990-an, wilayah itu dikelola pemerintah yang ingin memisahkan diri. Azerbaijan berjanji melindungi hak-hak warga etnis Armenia, tapi mengatakan pemerintah mengizinkan mereka meninggalkan wilayah itu bila menginginkannya.

"Masyarakat internasional harus melakukan semua upaya untuk segera mengirimkan misi antar-lembaga PBB ke Nagorno-Karabakh dengan tujuan memantau dan mengasesmen hak asasi manusia, situasi kemanusiaan dan keamanan di lapangan," kata Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan dalam pidatonya di PBB, Sabtu (24/9/2023).

Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov juga berbicara di PBB. Ia mengatakan negaranya akan terus berupaya untuk membangun perdamaian pascakonflik, reintegrasi dan mendorong masyarakat hidup berdampingan dengan damai.

Armenia yang didukung Rusia kalah dari Azerbaijan yang didukung Turki dalam perang di Nagorno-Karabkh tahun 2020. Armenia mempersiapkan ruang bagian puluhan ribu warga etnis Armenia di kawasan itu, termasuk hotel-hotel di perbatasan, meski Perdana Menteri Nikol Pashinya mengatakan ia tidak ingin warga etnis Armenia meninggalkan rumah mereka kecuali bila sangat perlu.

Negara anggota Dewan Keamanan PBB telah menyerukan perdamaian di wilayah tersebut. Sejumlah sekutu Barat yang berpihak ke Armenia juga mengutuk operasi militer Azerbaijan.

Ribuan warga Armenia di Karabakh tidak memiliki makanan. Konvoi bantuan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menuju Karabakh pada Sabtu, yang pertama sejak serangan Baku. Rusia mengatakan mengirimkan lebih dari 50 ton makanan dan bantuan lainnya ke Karabakh.

Dengan 2.000 pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut, Rusia mengatakan di bawah ketentuan gencatan senjata, enam kendaraan lapis baja, lebih dari 800 senjata ringan, senjata anti-tank, dan sistem pertahanan udara portabel, serta 22 ribu amunisi diserahkan pada Sabtu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan pembicaraan mendesak dengan Armenia dan Azerbaijan. "Amerika Serikat akan melanjutkan dukungannya yang teguh untuk Armenia dan kedaulatan serta integritas teritorialnya," kata Blinken di media sosial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika