REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Seluruh kader harus mengikuti semua mekanisme yang sudah diatur, termasuk ihwal pemilihan ketua umum.

"Nggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART," ujar Megawati dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP, Ahad (1/10/2023).

Di samping itu, Megawati pun menyinggung Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya yang merupakaj petugas partai. Sebab, hal tersebut diatur dalam AD/ART PDIP, meskipun keduanya adalah presiden Republik Indonesia.

Ia sendiri mengaku heran atas sikap pihak-pihak yang mempersoalkan label petugas partai tersebut. Bahkan, ada pihak-pihak yang menyebutnya sombong dengan pelabelan tersebut.

"Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh Kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ujar Megawati.

Ia menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal. Apalagi tanpa label tersebut, Megawati dan Jokowi tak bisa menduduki kursi pemimpin tertinggi RI.

"Sering terjadi kontradiktif, ada yang mengatakan, presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama (bakal capres)," ujar Megawati.

"Itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih," sambung Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.