REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum PDIP. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, untuk saat ini PDIP sedang fokus kepada Pemilu 2024 dan belum memberi perhatian ke Kongres.

"Kongres kan lama, kongres kan 2025, jadi kita masih fokus untuk pileg, pilpres," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Selasa (3/10).

Djarot menekankan, untuk masalah seperti ini sudah disampaikan jika kader-kader PDIP akan mementingkan pekerjaan yang lebih mulia dan pekerjaan yang lebih penting. Yaitu, memenangkan Pemilu 2024.

Sementara, Kongres PDIP masih akan diselenggarakan dua tahun lagi. Meski begitu, Djarot membenarkan, kongres menjadi institusi tertinggi partai untuk menentukan siapa yang akan jadi ketua umum PDIP.

Namun, ia menekankan, yang menentukan merupakan utusan-utusan partai, bukan sekadar peserta-peserta kongres. Artinya, tergantung dari utusan-utusan DPC PDIP maupun DPD PDIP yang akan membawa mandat dari bawah. "Jadi, itu nanti ya 2025," ujar Djarot.

Sebelumnya, usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua umum PDIP datang dari Guntur Soekarnoputra yang merupakan kakak Megawati. Guntur turut mengusulkan agar Megawati diangkat menjadi dewan pembina PDI Perjuangan.

Usulan ini sudah direspons Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Bahkan, Ketua DPR PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, merespons dan mendukung usulan agar Presiden Jokowi dapat diangkat menjadi ketua umum PDIP tersebut.

Usulan ini semakin kencang dibahas usai putra Jokowi, Kaesang Pangarep, sudah lebih dulu menempati posisi ketua umum partai politik. Bahkan, Kaesang resmi ditetapkan sebagai ketua umum PSI setelah dua hari saja menjadi kader. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika