REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dinilai perlu melakukan audit terhadap seluruh bank yang beroperasi secara digital. Hal ini seiring semakin banyaknya kasus terkait pembayaran perbankan nasional.
Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menjelaskan, banyak kasus tentang pelanggaran hukum yang menyeret sejumlah pihak terkait investasi teknologi pembayaran perbankan di Indonesia. Banyaknya kasus yang ada dikatakan menunjukkan rentannya sektor teknologi pembayaran perbankan Indonesia terhadap risiko dan tantangan yang mengancam stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
"Tentu saja, menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar," kata Deni di Jakarta, Rabu (5/10/2023).
Untuk itu, kata Deni, diperlukan audit teknologi perbankan oleh BI yang hasilnya disampaikan kepada publik. Hal ini acapkali luput dilakukan BI. Padahal, manfaatnya cukup dahsyat bagi lembaga keuangan.
"Meningkatkan keamanan data dan informasi perbankan, sehingga dapat mencegah kebocoran, pencurian, atau manipulasi data yang dapat merugikan nasabah dan reputasi bank," kata dia.
Audit teknologi perbankan, kata dia, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem, infrastruktur, dan praktik teknologi informasi yang digunakan telah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Baik nasional maupun internasional
BI, kata dia, harus memastikan integrasi sistem yang baik dan konsisten. Sehingga dapat mengurangi kesalahan, inkonsistensi, atau ketidaksesuaian data antara sistem yang berbeda atau antara sistem dengan laporan keuangan.
Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan telah terintegrasi dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya secara efektif dan efisien.
"Meningkatkan kinerja aplikasi dan layanan perbankan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, serta menghemat biaya operasional dan pemeliharaan sistem," kata Deni.
Audit teknologi perbankan, lanjutnya, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa aplikasi dan layanan perbankan yang disediakan telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah. Serta dapat menangani permintaan dan transaksi nasabah dengan cepat dan akurat.
"Meningkatkan manajemen proyek teknologi perbankan, sehingga dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, pengendalian risiko yang efektif, dan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan rencana dan anggaran," kata Deni.
Meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, lanjut Deni, wajib terlaksana. Sehingga dapat menghindari sanksi, denda, atau tindakan hukum yang dapat merugikan bank.
"Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik dari BI maupun dari pihak lain yang terkait," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika