REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengungkapkan, dia telah mengundang Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Eli Cohen dan Menlu Palestina Riyad al-Maliki ke pertemuan menlu Uni Eropa. Cohen dan al-Maliki diminta berpidato serta menyampaikan pandangannya masing-masing terkait perkembangan konflik Israel-Palestina saat ini.

“Saya telah mengundang Menlu Israel Eli Cohen untuk bergabung dalam pertemuan menlu Uni Eropa yang saya adakan siang ini. Saya juga mengundang Menlu Palestina Maliki untuk berpidato di pertemuan tersebut dan menyampaikan pandangan Otoritas Palestina,” kata Borrell lewat akun X resminya, Selasa (10/10/2023).

Undangan kepada Cohen dan al-Maliki disampaikan sehari setelah Borrell mengumumkan bahwa bantuan Uni Eropa untuk Palestina akan terus disalurkan tanpa penangguhan. Hal itu diumumkan setelah muncul kekhawatiran bahwa penangguhan bantuan dana bakal berdampak buruk terhadap penduduk Palestina dan berpotensi mendorong lebih banyak kekacauan.

“Peninjauan terhadap bantuan Uni Eropa untuk Palestina yang diumumkan oleh Komisi Eropa tidak akan menangguhkan pembayaran yang jatuh tempo, sebagaimana diklarifikasi dalam siaran pers Komisi,” kata Borrell lewat akun X-nya.

Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa Israel telah memberi tahu Mesir bahwa mereka akan menyerang konvoi bantuan apa pun yang menuju Jalur Gaza. Menurut beberapa pejabat Palestina, pemboman Israel telah menghantam daerah perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir. 

Kementerian dalam negeri Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pemboman tersebut telah menyebabkan pekerjaan di persimpangan terhenti. Para staf Mesir telah memperingatkan rekan-rekan Palestina untuk mengungsi. Rafah adalah satu-satunya titik penyeberangan ke Semenanjung Sinai di Mesir bagi 2,3 juta penduduk Gaza. Akses dikontrol secara ketat di bawah blokade Mesir dan Israel terhadap pergerakan barang dan orang dari Gaza. 

Pada Senin (9/10/2023) lalu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan bahwa negaranya akan menerapkan blokade total terhadap Jalur Gaza sebagai respons atas serangan Hamas. “Kami melakukan pengepungan total terhadap Gaza; tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada gas – semuanya ditutup,” kata Gallant dalam sebuah pernyataan video, dikutip Aljazirah.

Menanggapi langkah Israel tersebut, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk mengatakan, pengepungan total Israel terhadap Jalur Gaza dilarang berdasarkan hukum internasional. “Pengenaan pengepungan yang membahayakan nyawa warga sipil dengan merampas barang-barang penting bagi kelangsungan hidup mereka dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional,” kata Volker Turk dalam sebuah pernyataan, Selasa (10/10/2023), dikutip laman Al Arabiya.

Turk, mengutip informasi yang dikumpulkan oleh kantornya, juga menyampaikan bahwa operasi udara Israel ke Jalur Gaza telah menghantam bangunan tempat tinggal, termasuk blok menara besar, serta sekolah dan gedung PBB di wilayah tersebut yang mengakibatkan korban sipil. “Hukum humaniter internasional jelas: kewajiban untuk terus melakukan tindakan pencegahan untuk menyelamatkan penduduk sipil dan objek sipil tetap berlaku selama serangan terjadi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika