REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkumpul terlebih dahulu di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Mereka berkumpul sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tampak sudah hadir pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono. Lalu, ada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.
Di ruang tamu kediaman Megawati, juga terlihat putra Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo. Para ketua umum juga ditemani oleh para sekretaris jenderal, yakni Hasto Kristiyanto (PDIP), Arwani Thomafi (PPP), Ahmad Rofiq (Perindo), dan Kodrat Syah (Hanura).
Ganjar siap menerima amanah dengan pasangannya, yakni Mahfud MD dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam pidato pertamanya bersama Mahfud, ia mengamini bahwa amanah dalam menghadapi kontestasi nasional itu akan dipenuhi dengan banyak tantangan.
Pilpres 2024 ditegaskannya bukanlah soal Ganjar ataupun Mahfud. Kontestasi nasional tersebut menjadi alat untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan dalam mewujudkan kesetaraan untuk rakyat Indonesia.
"Kami ingin bergerak cepat sebagaimana yang rakyat inginkan dan tentu bersama mereka bukan hanya untuk maju, melainkan untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat," ujar Ganjar dalam pidatonya di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakarta, Rabu (18/10/2023).
"Ini bukan tentang Ganjar, bukan pula tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia," katanya menegaskan.
Keduanya ingin Indonesia berdaulat di bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan digital. Kedaulatan tersebut bertujuan untuk menghadirkan Indonesia yang sejahtera dengan mengutamakan rakyatnya.
"Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara, sekali lagi setara bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.