REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah negara terutama negara-negara Barat menolak gencatan senjata di Gaza ketika lebih dari 7.000 orang --sebagian besar perempuan dan anak-anak-- tewas dalam serangan Israel di wilayah kantong yang terkepung itu.
Pada pekan ini, Dewan Keamanan PBB tidak dapat mencapai kesepakatan tentang resolusi konflik Israel-Palestina karena dua rancangan resolusi yang diajukan oleh AS dan Rusia tidak dapat disahkan.
Rancangan resolusi yang diusulkan AS mengenai “jeda kemanusiaan” gagal disahkan karena veto dari Cina dan Rusia, sedangkan draf Rusia tentang “gencatan senjata segera” tidak dapat diadopsi karena kurang mendapatkan jumlah suara yang mendukung. Inggris dan AS memveto rancangan usulan Rusia ini.
Perbedaan utama dalam kedua teks tersebut, antara lain penyebutan spesifik dalam usulan yang didukung AS mengenai seruan mengutuk serangan teroris Hamas di Israel pada 7 Oktober sambil menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri.
Sementara draf yang disusun Rusia menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan” dan menyerukan agar pasukan Israel segera membatalkan perintah evakuasi bagi warga sipil untuk menuju ke wilayah selatan Gaza.
Jeda kemanusiaan dan gencatan senjata adalah dua istilah yang memiliki beberapa perbedaan mendasar. Jeda kemanusiaan adalah kesepakatan untuk menghentikan perang atau pertempuran untuk sementara waktu dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak.
Jeda kemanusiaan biasanya bersifat temporer dan hanya berlangsung selama beberapa hari atau pekan. Tujuan dari jeda kemanusiaan adalah untuk memberikan kesempatan bagi organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada warga sipil yang membutuhkan, seperti makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal.
Sementara itu, gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apa pun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. Gencatan senjata biasanya dinegosiasikan oleh pihak-pihak yang bertikai dan ditandai dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.
Dewan Keamanan PBB sejauh ini telah memveto empat rancangan resolusi mengenai situasi Israel-Palestina dalam waktu 10 hari. Pekan lalu, dua rancangan resolusi berbeda yang diusulkan oleh Brasil dan Rusia juga gagal disahkan.
Berikut sejumlah negara yang menolak gencatan senjata di Gaza, dikutip dari berbagai sumber:
Amerika Serikat
AS menjadi salah satu negara yang menolak gencatan senjata di Gaza. Presiden AS Joe Biden kepada wartawan di Gedung Putih awal pekan ini mengatakan bahwa negosiasi gencatan senjata dapat dimulai apabila kelompok militan Palestina membebaskan semua tawanan.
Departemen Luar Negeri AS bahkan sempat menegaskan penolakannya terhadap gencatan senjata di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang parah menyusul keputusan Israel untuk memblokade dan memutus listrik, air, makanan, dan pasokan lainnya ke wilayah kantong tersebut.
AS berpendapat gencatan senjata hanya akan memberi Hamas kesempatan untuk bersatu lagi dan bersiap melanjutkan serangan berikutnya terhadap Israel.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, ketika berbicara kepada Dewan Keamanan PBB, menyerukan “jeda kemanusiaan” untuk memungkinkan pengiriman bantuan mendesak ke warga sipil Gaza.
Uni Eropa