REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan, Gedung Putih telah memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melakukan pembantaian brutal yang menargetkan fasilitas medis di wilayah Palestina. Pada Selasa (14/11/2023), Gedung Putih mengisyaratkan untuk mendukung serangan Israel dengan menyatakan bahwa Hamas memiliki pusat komando di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza.
“Pernyataan ini memberikan lampu hijau kepada pendudukan Israel untuk melakukan pembantaian brutal lebih lanjut yang menargetkan rumah sakit, dengan tujuan menghancurkan sistem layanan kesehatan Gaza dan menggusur warga Palestina,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggris, dilansir Alarabiya, Rabu (15/11/2023).
Hamas mengatakan, Israel dan Presiden AS, Joe Biden bertanggung jawab penuh atas serangan tentara pendudukan terhadap kompleks medis Al-Shifa. Hamas mengatakan, pernyataan intelijen AS pada Selasa mendukung kesimpulan Israel untuk melakukan operasi di RS al-Shifa.
“Penerapan narasi palsu (Israel) oleh Gedung Putih dan Pentagon, yang mengklaim bahwa perlawanan menggunakan kompleks medis Al-Shifa untuk tujuan militer adalah lampu hijau bagi pendudukan untuk melakukan lebih banyak pembantaian terhadap warga sipil. Amerika Serikat memikul tanggung jawab langsung atas terjadinya perang genosida Israel di Gaza,” demikian pernyataan Hamas.
Sebelumnya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, menuduh Hamas memiliki pusat komando dan kendali di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. “Mereka telah menyimpan senjata di sana dan mereka siap untuk menanggapi operasi militer Israel terhadap fasilitas itu,” katanya kepada wartawan.
Pasukan Israel mengatakan, mereka melakukan operasi militer di rumah sakit terbesar di Gaza dengan menargetkan pusat komando Hamas yang terletak di bawah ribuan warga sipil yang sakit dan berlindung. Pasukan Israel mengatakan, pada Rabu dini hari mereka telah memasuki kompleks di Kota Gaza.
“Berdasarkan informasi intelijen dan kebutuhan operasional, pasukan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) melakukan operasi yang tepat sasaran terhadap Hamas di area tertentu di Rumah Sakit Shifa,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.
PBB memperkirakan setidaknya 2.300 pasien, staf, dan warga sipil yang menjadi pengungsi terjebak di dalam fasilitas kesehatan tersebut. Para saksi menggambarkan kondisi di dalam rumah sakit yang sangat mengerikan.
Dokter melakukan prosedur medis yang dilakukan tanpa obat bius. Sementara keluarga yang kekurangan makanan dan air tinggal di koridor, serta bau busuk dari mayat yang membusuk telah memenuhi udara.
“Ada jenazah bergelimpangan di kompleks rumah sakit dan tidak ada lagi listrik di kamar mayat. Kami terpaksa menguburkan mereka di kuburan massal," kata Direktur RS Al-Shifa, Mohammad Abu Salmiya.
Abu Salmiya memperkirakan 179 jenazah telah dikuburkan, termasuk tujuh bayi baru lahir yang meninggal ketika inkubator tidak berfungsi. Sebelumnya, Presiden Biden mendesak Israel untuk tidak mengganggu rumah sakit. “Rumah sakit harus dilindungi,” kata Biden.
Namun Israel telah berulang kali mengklaim bahwa rumah sakit tersebut digunakan sebagai markas militer Hamas sehingga membahayakan status perlindungannya berdasarkan hukum internasional. Klaim Israel yang tidak berdasar dibantah oleh banyak pengacara hak asasi manusia internasional.
Tentara Israel mengatakan, mereka telah memberikan pemberitahuan 12 jam kepada pihak berwenang di Gaza bahwa operasi militer di dalam rumah sakit harus dihentikan. Militer Israel juga menekankan bahwa tim daratnya yang terdiri dari petugas medis dan penutur bahasa Arab telah menjalani pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan rumah sakit yang kompleks dan sensitif.
“Tujuannya adalah agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil yang digunakan oleh Hamas sebagai tameng manusia,” kata militer Israel.
Hamas membantah klaim tak berdasar yang diungkapkan Israel. Hamas membantah telah menempatkan aset dan personel paramiliter di bawah rumah sakit, sekolah, dan bangunan sipil lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika