REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mengusut dugaan pelanggaran netralitas ASN Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengusutan dimulai usai foto sebuah dokumen afiliasi politik pegawai SDN tersebut viral di media sosial.
Foto dokumen itu diunggah akun @PartaiSocmed di X, Kamis (16/11/2023). Tampak dokumen itu berjudul 'DAFTAR AFILIASI PEGAWAI KANTOR/UPTD/SEKOLAH: SDN KRAJAN 01 KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO'.
Dokumen itu menampilkan nama 10 pegawai yang sudah ditutupi. Lalu ada alamat rumah dan tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing pegawai. Terdapat pula kolom dengan judul Pres, DPD, DPR RI, DPRD PROV, DPRD KAB, Afiliasi (Pilihan), dan Perolehan
Tampak 10 pegawai itu punya pilihan/afiliasi politik yang hampir seragam untuk capres, calon anggota DPD, caleg DPR RI, caleg DPRD provinsi, dan caleg DPRD kabupaten. Hanya kolom Perolehan yang masih kosong.
Merespons dokumen yang viral tersebut, Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu Sukoharjo sudah mulai melakukan penyelidikan. Prosesnya juga dipantau langsung oleh Bawaslu Jawa Tengah.
"Hal ini masih dalam penelusuran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kami pantau melalui Bawaslu Provinsi," kata Lolly kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).
Dokumen afiliasi politik pegawai SDN ini bukan kasus pertama yang viral terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN di Jawa Tengah. Sebelumnya, viral di TikTok sebuah video yang menampilkan seorang perempuan yang diduga adalah ASN Pemkab Boyolali.
Pegawai perempuan itu pada intinya menceritakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya sesama pegawai diarahkan oleh Bupati Boyolali untuk memenangkan PDIP pada Pileg 2024 dan pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Bahkan, perempuan itu menyebut ada banyak koleganya diminta sumbangan untuk memenangkan calon PDIP.
Bupati Boyolali yang juga kader PDIP, Said Hidayat menyatakan, dirinya tak pernah memberikan arahan dan perintah seperti itu. Adapun DPC PDIP Boyolali menyebut video tersebut setting-an.
Ikuti Whatsapp Channel Republika