REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW), M. Huda Prayoga menilai usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) netralitas Polri tidak relevan dan sarat muatan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Tidak relevan, Polri sudah tahu aturan dan tupoksi mereka, tidak perlu diajari lagi. Apalagi wacana ketidaknetralan Polri itu hanya didasarkan pada asumsi. Tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti konkret,” ujar Huda dalam keterangan persnya.
Huda mensinyalir, Panja netraliras Polri sengaja dihembuskan hanya untuk meraih simpati masyarakat belaka dan keuntungan kelompok politik tertentu.
“Masyarakat kita sudah cerdas, tidak bisa lagi diprovokasi dan ditakut-takuti dengan hal-hal begini. Upaya meraih dukungan dan simpati rakyat dengan cara-cara seperti ini sudah tidak laku dan cenderung hanya akan membuat gaduh,” paparnya.
Huda menyarankan Institusi DPR, khususnya Komisi III sebagai pengawas sekaligus mitra kerja Polri turut berusaha untuk membuat masyarakat makin percaya terhadap institusi Polri.
“Bukan malah sebaliknya, melakukan upaya yang cenderung memprovokasi dan menjatuhkan institusi Polri tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang mendasar,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan, panitia kerja khusus untuk netralitas Polri dalam Pemilh 2024 akan dibentuk.
Pembentukan panja diusulkan saat Komisi III DPR RI rapat bersama Kabaharkam Polri Komjen pol Fadil Imran guna memastikan polri tetap menjaga komitmennya.
"Ya nanti akan dibentuk, melalui rapat internal kita," kata Bambang Pacul kepada awak media, Kamis (16/11/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika