REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANSISCO — Para pemimpin negara-negara lingkar pasifik menunjukkan perpecahan atas perang di Ukraina dan Gaza setelah pertemuan puncak forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Jumat (17/11/2023), meskipun mereka menjanjikan dukungan bagi reformasi Organisasi Perdagangan Dunia.
Seperti dilaporkan Reuters, pertemuan berhari-hari yang melibatkan para menteri dan pemimpin APEC didominasi pertemuan puncak pada Rabu (15/11/2023) antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping, yang bertujuan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang telah mengkhawatirkan kawasan tersebut.
Ke-21 anggota APEC, termasuk Rusia dan Indonesia serta Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim, menghadiri pertemuan tersebut dengan perbedaan pendapat mengenai perang Rusia di Ukraina dan perang Hamas-Israel di Gaza, dan begitulah cara mereka meninggalkan pertemuan tersebut.
Adapun pernyataan yang dikeluarkan ketua APEC tahun ini, Amerika Serikat, menggemakan deklarasi para pemimpin APEC tahun lalu yang mengatakan bahwa sebagian besar anggota APEC mengutuk keras agresi terhadap Ukraina.
Namun, disebutkan saat para pemimpin bertukar pandangan mengenai krisis Gaza, beberapa pihak keberatan dengan pernyataan ketua dalam Deklarasi Golden Gate yang mencakup isu-isu ekonomi dengan dasar bahwa mereka tidak percaya bahwa APEC adalah sebuah forum untuk membahas isu-isu geopolitik.
Beberapa pemimpin APEC menyampaikan pesan persatuan pada pertemuan puncak Arab-Islam pada 11 November di Riyadh, kata pernyataan ketua tersebut.
Brunei, Indonesia dan Malaysia dalam pernyataan bersama mengatakan mereka termasuk di antara para pemimpin APEC yang mendukung pesan-pesan KTT Riyadh, yang menyerukan segera diakhirinya operasi militer Israel di Gaza, serta menolak pembenaran Israel atas tindakannya terhadap warga Palestina sebagai bentuk pembelaan diri.
Ketiga negara juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang “segera, tahan lama, dan berkelanjutan” serta penyediaan barang dan jasa penting tanpa hambatan bagi warga sipil di Gaza.
Deklarasi para pemimpin APEC menegaskan kembali tekad mereka untuk mewujudkan lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, adil, tidak diskriminatif, transparan, inklusif, dan dapat diprediksi.
“Kami berkomitmen terhadap reformasi WTO yang diperlukan untuk meningkatkan semua fungsinya, termasuk melakukan diskusi dengan tujuan untuk memiliki sistem penyelesaian perselisihan yang berfungsi penuh dan dapat diakses oleh semua anggota pada tahun 2024,” kata dia.
Namun, Terlepas dari perselisihan mengenai perang Ukraina dan Palestina, perundingan Tiongkok-AS akan memberikan sedikit kelegaan bagi para anggota APEC yang khawatir dengan semakin memburuknya persaingan antara negara adidaya, yang juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Pertemuan Biden-Xi menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi militer-ke-militer dan upaya untuk mengekang produksi fentanil, yang menunjukkan beberapa kemajuan nyata dalam pembicaraan tatap muka pertama kedua pihak, namun tidak ada perubahan besar dalam persaingan strategis mereka.
Xi tampaknya berhasil mencapai tujuannya, dengan mendapatkan konsesi dari AS sebagai imbalan atas janji kerja sama, meredakan ketegangan bilateral yang akan memungkinkan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, dan peluang untuk menarik investor asing yang semakin menjauhi Tiongkok.
Biden, saat berpidato di depan para pemimpin APEC lainnya pada hari Jumat, mendesak mereka untuk bekerja sama memastikan kecerdasan buatan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, daripada menyalahgunakan pekerja atau membatasi potensi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika