REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Intelijen Israel telah mengusulkan skema permukiman kembali pengungsi di seluruh dunia sebagai solusi terhadap masalah Gaza. Pejabat Israel, Gila Gamliel, mengusulkan rencana kontroversial tersebut dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Jerusalem Post, Ahad (19/11/2023).
Gamliel menolak usulan mengembalikan Otoritas Palestina untuk memerintah Gaza. Dia mengatakan, Otoritas Palestina telah gagal memerintah Gaza sebelumnya dan akan kembali gagal. Sebaliknya, Gamliel secara mengejutkan mengusulkan program pembersihan etnis yang disamarkan sebagai paham kemanusiaan.
"Kemenangan Israel akan menjadi sebuah peluang. Kami telah bekerja dengan tekun mengenai bagaimana melanjutkannya sehari setelah Hamas dikalahkan dan dimusnahkan," kata Gamliel.
Gamliel mengatakan, kekalahan Hamas tidak akan menyelesaikan masalah bagi Israel. Masih ada sekitar dua juta orang di Gaza, dan banyak di antaranya memilih Hamas.
“Gaza adalah tempat berkembang biaknya ekstremisme," ujar Gamliel.
Gamliel mengabaikan fakta bahwa setengah dari 2,2 juta penduduk Gaza adalah anak-anak. Sebagian dari mereka belum lahir atau belum berhak memilih pada pemilu terakhir yang diadakan pada 2006. Namun demikian, para pejabat Israel telah menggunakan argumen ini untuk membenarkan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga Gaza.
Dari 15.271 warga Palestina yang dibunuh oleh militer Israel, 6.403 di antaranya adalah anak-anak. "Usulan komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat untuk mengembalikan Otoritas Palestina ke Gaza merupakan kelemahan struktural yang jelas,” kata Gamliel.
Gamliel mengklaim bahwa Otoritas Palestina memiliki ideologi yang tidak jauh berbeda dari Hamas. Gamliel juga mengusulkan rencana terselubung untuk melakukan pembersihan etnis dengan kedok skema relokasi kemanusiaan sukarela.
Gamliel menyerukan kepada negara-negara yang mendukung warga Palestina untuk membantu memukimkan kembali para pengungsi. “Beberapa pemimpin dunia sudah membahas skema pemukiman kembali pengungsi di seluruh dunia dan mengatakan mereka akan menyambut warga Gaza di negara mereka,” kata Gamliel.
“Hal ini dapat didukung oleh banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang mengaku sebagai sahabat Palestina. Ini adalah kesempatan bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka mendukung rakyat Palestina untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kata-kata kosong," ujar Gamliel menambahkan.
Pejabat Israel itu menyarankan untuk mengalihkan dana rekonstruksi dari Gaza ke biaya pemukiman kembali, sehingga warga Gaza dapat dipindahkan ke luar negeri. Hal ini sepenuhnya mengabaikan peran sentral Israel dalam menciptakan bencana kemanusiaan melalui pengepungan dan blokade yang melumpuhkan wilayah kantong tersebut selama hampir dua dekade.
“Daripada menyalurkan uang untuk membangun kembali Gaza atau ke UNRWA yang gagal, komunitas internasional dapat membantu biaya pemukiman kembali, membantu masyarakat Gaza membangun kehidupan baru di negara tuan rumah baru mereka,” kata Gamliel, merujuk pada United Nations Relief and Badan Pekerjaan untuk pengungsi Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika