REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pencegahan stunting menjadi program pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dengan berbagai program pemerintah. Salah satunya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Road Show Penyerahan Bantuan Program Stunting dan Kemiskinan Ekstrim ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Papua Barat Daya.
Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya, Ariyani Musa’ad, pada Kamis, (23/11/2023) di kantor Distrik Manoi, Kota Sorong.
Bantuan paket Jaminan 1.000 hari Pertama Kehidupan (Jambu Hidup) yang diberikan meliputi bahan makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita hingga bahan kontak dan insentif bagi penyuluh gizi/posyandu.
Pelaksanaan otsus Papua sudah berlangsung selama 22 tahun. Prioritas penekanan otsus tertuju pada pencapaian kesejahteraan orang asli Papua (OAP), terutama masalah pendidikan dan kesehatan. “Semua masalah kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi dua hal yang masih mengganggu,” ucap Mohammad Musa’ad dalam sambutannya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi. Prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya masih di atas 30 persen, dengan jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 1.400 anak. Pemerintah daerah juga membangun komitmen bersama lewat Program Rembuk Stunting untuk merumuskan langkah- langkah strategis yang terukur guna mempercepat penurunan angka kasus stunting.
Kegiatan road show ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Otsus tahun 2023 mengusung tema “Papua Fest - Spirit of Otsus” dilaksanakan secara terpusat di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Rangkaian kegiatan secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, serta Pj Gubernur dari tiga provinsi kemarin (22/11).
Pemanfaatan dana Otsus di Papua Barat Daya juga diwujudkan melalui program PAITUA, yakni program perlindungan jaminan hari tua bagi masyarakat Papua Barat Daya yang berusia lanjut 65 tahun ke atas. “Program PAITUA adalah inisiatif kami yang muncul dari kepedulian atas situasi kehidupan para lanjut usia yang jumlahnya cukup signifikan, yakni 24.759 lansia,” ujar Musa’ad.
Total anggaran yang disiapkan dari dana Otsus untuk PAITUA sebesar Rp 40 miliar. Bantuan PAITUA telah diserahkan secara simbolis pada masyarakat oleh Mendagri dan Pj Gubernur pada Peringatan Hari Otsus dan diharapkan dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan serta daya beli masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, menyampaikan bahwa berbicara tentang Otsus Papua menekankan pada tiga hal, yakni bagaimana membuat masyarakat Papua cerdas, sehat dan produktif.
“Kami ingin menjadikan orang asli Papua itu otaknya cerdas, badannya sehat dan kantongnya tebal. Kata kuncinya yang terpenting adalah perlu mendata orang asli Papua sampai dengan di kampung-kampung. Dengan demikian, kegiatan ataupun program yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Mewujudkan hal tersebut tentu perlu langkah nyata dengan membuat program terukur dan tepat sasaran. Sebagai contoh, membuat program strategis untuk memajukan, meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat. Guna mendukung hal tersebut, Bapperida bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan program peningkatan kapasitas perencana daerah untuk percepatan Otsus, salah satunya melalui program USAID Kolaborasi. Program ini memberikan pelatihan pada pegawai pemerintahan daerah tentang perencanaan otsus dan mendorong partisipasi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen pemanfaatan dan pengelolaan dana Otsus dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan lebih baik.
Dengan demikian, kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran, guna mewujudkan masyarakat orang asli Papua yang lebih sejahtera.
