REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Rusia menolak gagasan untuk membangun kendali internasional atas Jalur Gaza. Moskow juga menolak skenario pengusiran dan pemukiman kembali penduduk Gaza di luar wilayah yang sudah 16 tahun berada di bawah blokade Israel tersebut.
“Gagasan yang benar-benar tidak dapat diterima dan tidak masuk akal (sedang dilontarkan) untuk membangun kendali internasional atas Jalur Gaza atau membagi Gaza. Apalagi inisiatif yang sama sekali tidak dapat diterima untuk memukimkan kembali penduduk Gaza di suatu tempat di luar wilayah kantong untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov, Senin (27/11/2023), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.
Viktorov mengungkapkan, Kuartet Internasional, yang terdiri dari Rusia, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan PBB harus bertindak melalui koordinasi serta hubungan erat dengan negara-negara di kawasan. Sebab mereka merupakan pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas.
Belum lama ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa militer Israel akan tetap mengendalikan Gaza setelah pertempuran dengan Hamas berakhir. Netanyahu menekankan, dia enggan bergantung pada pasukan internasional untuk mengawasi keamanan di sepanjang perbatasan Israel dengan Gaza. “(Tentara Israel) akan tetap mengendalikan Jalur Gaza, kami tidak akan menyerahkannya kepada pasukan internasional,” ujar Netanyahu.
Dia kemudian mengatakan bahwa Otoritas Palestina belum layak memerintah di Gaza jika Israel berhasil menumpas Hamas. “Saya pikir sejauh ini, kita belum melihat kekuatan-kekuatan Palestina, termasuk Otoritas Palestina, yang mampu melakukan hal tersebut,” ucapnya.
Kendati demikian Netanyahu enggan mengomentari tentang siapa nantinya yang akan mengontrol dan memerintah di Gaza. “Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan memerintah Jalur Gaza,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pengusiran penduduk Gaza, telah beredar dokumen dari Kementerian Intelijen Israel. Dalam dokumen bertanggal 13 Oktober 2023 itu, Menteri Intelijen Israel Gila Gamliel mengusulkan pemindahan lebih dari 2 juta penduduk Gaza ke Semenanjung Sinai.
Hal tersebut akan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pembentukan kota-kota tenda di Sinai. Kedua, pembentukan koridor kemanusiaan yang memungkinkan warga Palestina melarikan diri, diikuti pembangunan kota-kota di Sinai utara. Terakhir, Israel akan menetapkan tanah tak bertuan beberapa kilometer jauhnya di dalam wilayah Mesir untuk memastikan bahwa warga Palestina tidak dapat kembali. Laporan yang disusun Gamliel juga menyerukan kerja sama antara Israel, negara-negara Arab, dan Eropa untuk juga menerima pengungsi Palestina.
Dalam laporannya Gamliel menyebut, hasil terbaik setelah perang dengan Hamas saat ini, yang akan memberikan hasil positif dan strategis jangka panjang bagi Israel, adalah pemindahan warga Palestina di Gaza ke Semenanjung Sinai.
Pemerintah Mesir telah dengan tegas menolak pemindahan warga Gaza ke Sinai. “Kami siap mengorbankan jutaan nyawa di setiap butir pasir di sini. Mesir tidak akan pernah membiarkan apa pun dikenakan padanya (Sinai),” ujar Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly saat berkunjung ke pangkalan militer Mesir di al-Arish, Sinai utara, 31 Oktober 2023 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika