REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik tiga penjabat wali kota dan bupati di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (4/12/ 2023).
Bey melantik Ida Wahida Hidayati sebagai pj wali kota Banjar menggantikan Ade Uu Sukaesih. Lalu, melantik Iip Hidajat sebagai bupati Kuningan menggantikan Acep Purnama dan Aep Saepulloh sebagai pj bupati Karawang menggantikan Cellica Nurrachadiana.
Dari tiga penjabat yang dilantik, dua di antaranya merupakan pejabat essellon dua Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Ida dan Iip. Ida sendiri, merupakan Kepala Dinas Sosial Jabar, sedangkan Iip Kepala Bakesbangpol Jabar. Sementara, Aep sebelumnya merupakan wakil bupati Karawang.
Mereka akan bertugas hingga kepala daerah di masing-masing wilayah terpilih pada pilkada serentak 2024 mendatang.
Bey meminta, ketiga penjabat menjaga kondusivitas pemilu maupun pilkada serentak 2024 serta kesiapsiagaan maupun kewaspadaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Sebelumnya, dalam forum Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) bertemu dengan bupati dan wali kota/penjabat kepala daerah se-Jabar membahas beberapa isu terkini.
Pertemuan berlangsung di kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jumat kemarin.
Sejumlah isu yang dibahas antara lain terkait ketenagakerjaan, khususnya perlindungan untuk tenaga kerja rentan.
Jumlah angkatan kerja per Februari 2023 mencapai 25,40 juta orang. Dengan rincian sebanyak 16,66 juta orang bekerja secara penuh, 5,03 juta orang sebagai pekerja paruh waktu serta 1,70 juta orang berada dalam kondisi setengah pengangguran. Sementara itu, pengangguran mencapai 2,01 juta orang.
"Perlindungan bagi tenaga kerja rentan ini menjadi fokus," ujar Bey.
Pekerja rentan dikategorikan dalam dua golongan. Pertama, rentan secara sosial ekonomi. Kategori kedua, pekerja yang rentan akibat risiko pekerjaannya. Selain itu, terdapat pula golongan tenaga kerja yang masuk keduanya, yaitu rentan secara sosial ekonomi dan jenis pekerjaannya.
Isu lainnya yang disinggung Bey, yakni soal kebudayaan. Menurutnya, Jabar secara garis besar memiliki tiga karakter budaya, yakni Sunda Priangan, Melayu Betawi, dan Cirebonan.
Bey mendorong agar Bupati dan Wali Kota dalam pembangunan daerah turut melibatkan tokoh budaya. Artinya, kearifan lokal harus menjadi salah satu aspek dalam pembangunan.
"Beberapa tokoh yang peduli dengan kebudayaan mereka menyampaikan bahwa sering kali tidak diikutsertakan dalam pembangunan. Ke depan mereka supaya lebih dilibatkan, jangan sampai membangun, tapi dari sisi kearifan lokalnya tidak dilibatkan," kata Bey.
"Intinya libatkanlah antropolog dalam pembangunan, jangan sampai meninggalkan mereka, apalagi mereka cuma jadi penonton dalam pembangunan ini," ujarnya.
Selanjutnya adalah soal persampahan di kawasan Bandung Raya. Bey menyebut, pihaknya telah membentuk Satgas Persampahan. Ia pun terus menjalin komunikasi dengan pakar.
"Kami berusaha (persoalan) sampah terselesaikan, (TPPAS) Legok Nangka kabarnya terus nunggu. Bagaimana kalau kita memulai memutus sampah dari hulunya, dari rumah tangga," katanya.
Di samping persampahan, kata Bey, Bandung Raya juga dikeluhkan banyak warga dengan kemacetannya, terutama saat akhir pekan. Untuk itu, dia meminta, agar perangkat terkait menurunkan petugas ataupun membuat pengaturan lalu lintas guna mengurai persoalan tersebut.
Bey menyarankan pula kepada penjabat wali Kota Bandung agar ibu kota provinsi ini semakin ramah disabilitas. Menurut dia, pemerintah daerah di Jabar harus peduli dengan kaum disabilitas, transportasi publik, dan ruang publik lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika