REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan perputaran uang pada tahun politik akan mencapai Rp 100 triliun. Ini berasal dari belanja makanan, minuman, akomodasi, hotel, transportasi, hingga logistik.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan perputaran uang tersebut akan terjadi sangat luar biasa besar dalam kurun waktu yang sangat cepat.
"Perputaran uang ini menjadi sinyal positif bagi ekonomi," ujar Tauhid dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024 di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Tauhid menjelaskan, salah satu perputaran uang yang terjadi di tahun politik berasal dari belanja pemerintah untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mencapai sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun.
Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan bagi perekonomian Indonesia pada 2024, yaitu era suku bunga tinggi. Ia mengatakan masih akan terdapat ketidakpastian mengenai arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang belum diketahui akan menurunkan atau mempertahankan suku bunga acuan.
Selain itu, perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, krisis di Timur Tengah, serta pelemahan harga komoditas, turut menjadi ketidakpastian yang harus dihadapi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Ia melanjutkan, tantangan lainnya bagi ekonomi domestik datang dari perlambatan perekonomian China, yang berpotensi menurunkan nilai ekspor dan impor Indonesia.
"Mau tidak mau tahun depan situasi global akan sangat mendera kita," tuturnya.
Dengan berbagai ketidakpastian tersebut, berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh sebesar 2,7 persen pada 2023 dan sedikit naik menjadi 2,8 persen di 2024.
Oleh karenanya, Tauhid berharap seluruh pihak bisa membangun optimisme sembari mengatasi beragam tantangan yang akan dihadapi Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengestimasikan belanja pemilu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 0,2 persen pada 2023, sementara pada 2024 dapat meningkatkan perekonomian sebesar 0,25 persen.
Adapun belanja pemilu pada 2023 dialokasikan sebesar Rp30,1 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 38,2 triliun.
Maka dari itu, pemilu telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi karena kegiatan tersebut biasanya membuat belanja pemerintah, terutama yang terkait dengan pemilu meningkat cukup signifikan.
"Secara langsung dan tidak langsung ini juga memengaruhi kondisi masyarakat dan aktivitas ekonomi di masyarakat," ucap Febrio dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (25/11/2023).
Dampak langsung bagi belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi di masyarakat terjadi karena aktivitas kampanye. Apalagi akan terdapat banyak calon anggota legislatif yang mengikuti Pemilu 2024, baik dari pusat maupun kabupaten/kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika