Selasa 12 Dec 2023 21:21 WIB

Ganjar Setuju Pemiskinan Koruptor Sekaligus Dipenjara di Nusakambangan

Ganjar menegaskan pentingnya keteladan antikorupsi dari pejabat publik.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Mansyur Faqih
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara saat menyampaikan visi misi saat debat perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik.  Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara saat menyampaikan visi misi saat debat perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyetujui pemiskinan terhadap koruptor. Para koruptor pun nantinya, menurut Ganjar, mesti dipenjara di lapas Nusakambangan. 

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pertanyaan panelis dalam debat pertama paslon peserta Pilpres 2024 di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023). Ganjar ditanya soal terobosan yang dapat menimbulkan efek jera bagi koruptor sekaligus menyelamatkan aset negara. 

Baca Juga

"Pertama dari sisi penegakkan hukum yang mesti dilakukan pemiskinan dan perampasan aset maka kita segera bereskan (RUU) perampasan aset dan bawa ke Nusakambangan agar ini nggak main-main," kata Ganjar. 

Berikutnya, Ganjar menegaskan pentingnya keteladan antikorupsi dari pejabat publik. Salah satunya menggelorakan hidup anti kemewahan.