REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Sejumlah pakar mengatakan, kelompok Hamas memiliki kemampuan finansial yang tangguh. Mereka menilai Hamas mempunyai sumber daya untuk terlibat dalam konflik yang berkepanjangan.
“Hamas solid secara finansial. Dalam dekade terakhir, atau bahkan lebih lama lagi, mereka telah menciptakan jaringan keuangan yang tangguh,” ungkap Jessica Davis, presiden kelompok Insight Threat Intelligence asal Kanada, dilaporkan laman Al Arabiya, Senin (18/12/2023).
Davis mengatakan, Hamas telah membangun investasi dan sumber pendapatan di banyak negara tanpa mengalami gangguan. Sumber pendapatan mereka mulai dari usaha kecil hingga real estat di negara-negara seperti Turki, Sudan, dan Aljazair. Davis menilai prospek kehancuran total keuangan Hamas dalam jangka panjang tidaklah realistis.
“Anda bisa mengganggunya (keuangan Hamas), Anda bisa mengeluarkan pemain-pemain kunci, Anda bisa meminimalkan sumber dana, tapi jaringan, infrastruktur akan selalu ada dan jika grup tersebut masih memiliki pendukung, mereka bisa memiliki pengaruh untuk membantu mereka,” ucap Davis.
Selain usaha, Hamas turut menghimpun pendanaan lewat jaringan donasi informal. “Mereka (Hamas) sangat baik dalam mengembangkan dan mengoperasikan sistem penukaran uang yang sangat kompleks,” kata Yitzhak Gal, pakar ekonomi Palestina dari Israel, menjelaskan pertukaran yang dilakukan melalui Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Eropa, dan Amerika Serikat (AS).
Lucas Webber, salah satu pendiri situs spesialis Militant Wire, berpendapat, jumlah pendonor Hamas belum tentu menyusut sejak kelompok tersebut melancarkan serangan dan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023. “Meskipun melakukan kekejaman, Hamas tampaknya telah mendapatkan dukungan dari segmen populasi tertentu secara internasional sebagai pelopor perlawanan,” ucapnya.
Selain itu, Hamas diperkirakan memperoleh kontribusi sebesar 70 hingga 100 juta dolar AS dari Iran setiap tahunnya melalui beragam sumber, mencakup mata uang kripto, transfer melalui bank asing, dan sistem informal “hawala”. Menurut Yitzhak Gal, Iran turut menyelundupkan bantuan militer untuk Hamas. Peralatan militer itu diselundupkan lewat terowongan bawah tanah yang menyambungkan Jalur Gaza dan Sinai di sisi Mesir. Terowongan tersebut kini telah diblokir Israel.
Gal mengungkapkan, dari anggaran Jalur Gaza sebesar 2,5 miliar dolar AS, 1,1 miliar dolar di antaranya berasal dari Otoritas Palestina, dengan persetujuan Israel. Sementara komunitas internasional mendanai Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang turut beroperasi di Gaza.
Qatar adalah salah satu negara yang memberikan bantuan dana signifikan untuk Gaza. Doha membayar gaji pegawai negeri, seperti dokter dan guru. Ia pun memberikan dana sebesar 100 dolar AS per bulan kepada 100 ribu keluarga termiskin di Gaza. Selain itu, Qatar menjanjikan pendanaan tahunan sebesar 360 juta dolar AS untuk Gaza.
Namun Qatar membantah memberikan bantuan finansial kepada Hamas. “Tanpa kecuali, seluruh bantuan Qatar sepenuhnya dikoordinasikan dengan Israel, pemerintah AS, dan PBB. Semua barang seperti makanan, obat-obatan dan bahan bakar melewati Israel sebelum memasuki Gaza,” ujar seorang pejabat Qatar.
Yitzhak Gal mengatakan, keuangan Hamas di masa depan akan dikaitkan dengan bagaimana masa depan Gaza. “Ketika perang berhenti dan kehidupan normal kembali berjalan, pertanyaannya adalah: apakah seluruh sistem pembiayaan ini akan dilanjutkan atau diubah?” ucapnya.
“Gaza sekarang menjadi salah satu kamp pengungsi yang besar. Siapa yang akan bertanggung jawab menyediakan makanan, air dan tempat berlindung bagi para pengungsi ini, Hamas atau organisasi lain, mekanisme lain?” tambahnya.
AS Khawatirkan Penghimpunan Dana Hamas di Turki
Akhir bulan lalu, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson, mengutarakan keprihatinan atas aktivitas penggalangan dana yang dilakukan Hamas di Turki. Dia pun mendorong Ankara agar dapat mencegah upaya penghimpunan dana oleh kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di Jalur Gaza tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan kemampuan Hamas untuk terus menggalang dana dan mendapatkan dukungan finansial (di Turki) untuk potensi serangan teroris di masa depan,” kata Nelson kepada awak media di sela-sela pertemuannya beberapa pejabat pemerintah Turki serta kelompok keuangan dan bisnis di Istanbul, 30 November 2023 lalu.
Nelson mengungkapkan, pada masa lalu, Turki terhubung dengan upaya Hamas untuk menghimpun dana dari donor, portofolio investasi, badan amal, dan organisasi nirlaba. Meski Ankara tak melabeli Hamas sebagai organisasi teroris seperti AS atau Uni Eropa, tapi Nelson menilai, aktivitas Hamas masih berpotensi melanggar hukum dalam negeri Turki. Namun dia tak memberi contoh spesifik tentang pelanggaran hukum yang kemungkinan dilakukan.
“Ada peluang yang cukup bagi Turki untuk mengatasi masalah ini di bawah otoritas hukum dalam negerinya sendiri, terlepas dari sanksi AS,” kata Nelson.
Dia menambahkan, para pejabat Turki telah menyampaikan padanya bahwa negara tersebut tak mengidentifikasi Hamas sebagai organisasi teroris. Namun Nelson menyebut, Turki juga meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum di dalam negeri, misalnya seperti pencucian uang dan pendanaan langsung untuk tindakan kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika