Selasa 19 Dec 2023 20:41 WIB

Ganjar Pranowo Kritik Anggaran Pendidikan yang Hanya Puter-Puter

Ganjar memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen jika terpilih jadi RI 1.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Erik Purnama Putra
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara dalan dialog yang digelar Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara dalan dialog yang digelar Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, anggaran pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, ia menyoroti, alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang tak ditujukan fokus untuk meningkatkan kebijakan dan kualitas pendidikan.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri dialog yang digelar Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023). Saat menanyakan hal tersebut, para alumni yang hadir mengamini penggunaan anggaran pendidikan yang masih belum tepat.

"SDM harus bagus bagaimana akses pendidikan, 20 persen dari APBN untuk pendidikan udah masuk ke pendidikan belum? Puter-puter Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah jujur," ujar Ganjar, Selasa.

"Gregetan saya berikutnya adalah ini, rasanya 20 persen dari anggaran pendidikan itu ada tiga layer, APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten, semua bicaranya ke pendidikan," ucap Ganjar menambahkan.

Capres PDIP tersebut memandang, pendidikan adalah alat untuk memberantas kemiskinan. Dengan pendidikan tinggi, keluarga miskin akan mempunyai kesempatan untuk mengubah nasib hidupnya.

Karena itu, Ganjar-Mahfud akan membuka akses bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan hingga mencapai gelar sarjana. Hal tersebut akan menjadi salah satu programnya, yang disebutnya '1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana'.

Mereka juga menyiapkan beberapa misi lain di bidang pendidikan. Program tersebut, di antaranya menjanjikan wajib belajar 12 tahun gratis, sehingga setiap siswa bisa sekolah tanpa biaya.

Program itu melibatkan rencana transformasi pendidikan. Termasuk penggunaan teleeducation bagi anak Indonesia secara merata. "Karena dalam politik anggaran kita akan membuat skala prioritas, kita terapkan. Selesai? Belum Pak, saya cari yang perlu mendapatkan afirmasi, tindakan khusus yang cepat," ujar gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 itu.

Pertumbuhan ekonomi 7 persen...

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement